PDIP Sangsikan Klaim Pemda Soal Turunnya Kemiskinan

Juga Sorot Biaya Perjalanan
Dinas Pejabat

PALU – Fraksi PDIP menyangsikan klaim pemerintah daerah soal penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah. Sikap PDIP itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sulteng yang mengagendakan pandangan fraksi terhadap pidato nota pengantar keuangan dan APBD Perubahan tahun anggaran 2009 yang disampaikan oleh Gubernur HB Paliudju beberapa waktu lalu.
Juru bicara fraksi PDIP Muharram Nurdin mengemukakan, pemerintah hanya bisa mengklaim angka penurunan kemiskinan sebesar 1,68 persen tapi tidak bisa menunjukan dimana kantong-kantong kemiskinan di Sulawesi Tengah yang berhasil dientaskan. Klaim itu ungkap Muharram hanya sekadar hitungan-hitungan dengan basis ekonomi makro. ‘’Sayangnya klaim itu tidak bisa dibuktikan pemerintah dimana saja daerah di Sulteng yang penduduk miskinnya sudah turun,’’ serang Muharram. PDIP katanya merasa perlu mempertanyakan klaim pemerintah tersebut karena hal ini bertentangan dengan fakta bahwa jumlah penerima bantuan raskin (beras miskin) di Sulawesi Tengah tidak pernah berubah bahkan terus meningkat.

Bagaimana respons Paliudju sodokan PDIP itu? Saat menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi, Gubernur Paliudju tidak bisa menjawab pertanyaan PDIP secara detail. Ia hanya memberikan pernyataan standar. Bahwa soal penurunan angka kemiskinan adalah pidato kenegaraan Presiden SBY di depan anggota DPR dan DPD RI. Penurunan angka kemiskinan ini kata dia, berbanding lurus dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,7 persen pertahun. ‘’Sulteng berada di urutan ketiga di Indonesia,’’ kata Paliudju bangga. Fraksi PDIP menurut Muharram belum sepenuhnya bisa menerima jawaban gubernur tersebut. ‘’Besok (hari ini) kan sudah masuk pembahasan APBD Perubahan, jadi kita tunggu saja,’’ katanya. Selain itu, PDIP juga mempertanyakan dana perjalanan dinas pejabat di Sulteng yang mencapai Rp10 miliar lebih atau 31 persen dari total Rp32 miliar belanja yang akan dibahas pada APBD Perubahan. Bagi PDIP angka ini harus dikoreksi. Dana sebesar itu dialokasikan untuk biaya perjalanan pejabat di 28 dinas dan badan serta kantor . Namun ada beberapa dinas yang jumlah perjalanan dinasnya cukup besar, yaitu kantor pelayanan perizinan terpadu dari Rp500 juta dana belanja langsung biaya perjalanannya mencapai Rp487 juta lebih. Berikutnya, Badan Narkotika dari Rp600 juta Rp444 juta diantaranya dialokasikan untuk biaya jalan-jalan kemudian Komisi Independen Penyiaran Daerah (KPID) menganggarkan Rp341 juta biaya perjalanan dinas dari Rp500 juta belanja langsung yang dialokasikan dalam APBD Perubahan. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Lusy Ketua Fraksi, Henri Wakil Ketua DPRD Sulteng

PALU – Lusy Shanti Lanoho dan Henri Kawulur, hampir dipastikan akan berduet memimpin di DPRD Sulteng.
Seperti apa warna politik partai pemenang pemilu ini di DPRD Sulteng lima tahun ke depan, sangat tergantung dari dua newcomer (pendatang baru) ini.
Informasi yang dihimpun Radar Sulteng di Partai Demokrat menyebutkan, Lusy akan diplot oleh partainya menjadi ketua fraksi, sedangkan Henri akan menjadi wakil ketua DPRD Sulteng. Sumber terpercaya Radar Sulteng, menyebutkan duet ini akan paten hingga akhir periode pada 2014 mendatang. Di kalangan internal Partai Demokrat Sulteng, masuknya dua nama yang menempati posisi strategis di DPRD Sulteng belum terekspos secara luas.
Sumber juga menyebutkan, masuknya Lusy menduduki kursi strategis tersebut, tidak terlepas dari kepentingan politik pemerintah. Sosok ini diharapkan mampu menjembatani kepentingan pemerintah dan DPRD yang bakal dipimpin oleh politisi Golkar Aminuddin Ponulele itu. ‘’Siapapun tahu, bagaimana pola hubungan Pak Gub dengan Pak Aminuddin selama ini. Jadi masuknya nama Ibu Lusy, setidaknya bisa memberikan warna lain dalam interaksi dua tokoh sentral ini,’’ katanya.
Lusy Shanti walau pendatang baru di politik praktis, namun pembawaannya yang luwes membuat Ketua Partai Demokrat Ahmad Yahya kepincut untuk menjadikannya sebagai ketua fraksi. Pertimbangannya kata sumber Lusy Shanti bisa berkomunikasi secara baik dengan Aminuddin Ponulele, karena keduanya adalah keluarga dekat dan sama-sama berasal dari kawasan Sigi. Ia juga mempunyai hubungan yang baik dengan Gubernur HB Paliudju karena pernah sama-sama menjadi tim sukses SBY-JK pada Pilpres 2004, yang kemudian dilanjutkan lagi pada Pilkada Gubernur lalu, dimana Lusy Shanti masuk dalam barisan tim sukses.
Selain itu, Ia juga mempunyai komunikasi yang baik dengan Achmad Yahya. Sebagai pimpinan partai, Lucy tentunya mempunyai akses kapan saja kepada Achmad Yahya. Masuknya Lusy dan Henri di jabatan strategis di DPRD Sulteng, menurut pengurus PD Sulteng itu, karena keduanya termasuk kader Partai Demokrat yang kontribusinya pada partai tidak diragukan lagi.
‘’Makanya, walaupun Henri tidak mengantongi gelar sarjana, sebagai salah satu syarat pimpinan dewan, yang bersangkutan tetap aman,’’ jelasnya.
Lusy Shanti yang ditemui kemarin tidak memberikan jawaban pasti. Tidak menolak tetapi juga tidak membenarkan. ‘’Saya belum ada komentar soal itu. Masih terlalu dini jika kita bicara soal bagi-bagi kue di parlemen. Sekarang konsentrasi saya adalah ke pelantikan dulu,’’ elaknya.
Apakah bersedia duduk menjadi ketua fraksi?. ‘’Ini bukan persoalan bersedia atau tidak bersedia. Siapa pun kita sebagai kader harus bersedia jika diberi kepercayaan oleh partai. Tapi jangan dulu bicara soal itu, dilantik saja belum. Tunggu saja nanti,’’ demikian Lusy. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Paliudju Curhat ke Wartawan

PALU – Ajang buka puasa antar Gubernur HB Paliudju dan seratusan wartawan media cetak elektronik, lokal maupun nasional malam tadi menjadi ajang curhat bagi Paliudju. Banyak hal yang disampaikan oleh Gubernur HB Paliudju pada buka puasa bersama yang dihadiri oleh Pimpinan LKBN Antara Sulteng Rustam Hapusa dan Kabid pemberitaan TVRI Sulteng Drs Isnaeni Saufat. Dalam sambutan singkat, Gubernur secara khusus mengomentari soal keluhan listrik yang belakangan banyak dialamatkan kepadanya. Masalah listrik, katanya pemerintah bukannya tidak pernah berbuat, apalagi kalau sampai dianggap tidak berupaya sama sekali. Salah satu yang dilakukan adalah bekerjasama dengan PLN melakukan relokasi mesin PLTD dari Bitung – Gorontalo ke Palu Sulawesi Tengah. Pemerintah sudah menyiapkan Rp3,6 miliar untuk biaya relokasi mesin PLTD tersebut. Namun prosesnya agak terhambat karena PLN masih harus melakukan tender untuk mengangkut mesin-mesin tersebut. ‘’Kendalanya disini, karena PLN sendiri masih harus melakukan tender. Diperkirakan ini baru rampung sekitar 3 – 4 bulan kedepan,’’curhatnya. Saat ini katanya masyarakat mulai mengarahkan permasalahan listrik kepada Gubernur padahal sekarang ini adalah era otonomi dimana kewenangan penuh ada di daerah sedangkan Gubernur hanya cukup mendorong. Paliudju merasa perlu mengatakan hal tersebut, karena akhir-akhir ini dirinya kerap dibuat repot oleh masyarakat akibat pemadaman lampu yang tidak beraturan. Masih terkait soal listrik, hari ini Gubernur HB Paliudju bersama Walikota Palu Rusdi Mastura, Bupati Parimo Longki Djanggola dan Bupati Donggala Habir Ponulele akan bertolak ke Jakarta dan bertemu dengan Presiden SBY. ‘’Kita minta ada campur tangan Presiden terkait harga beli PLTU Mpanau ke PLN yang terlalu rendah,’’ katanya.
Selain soal listrik, ia juga membeber sejumlah kemajuan yang dicapainya sejak menjadi Gubernur. Misalnya, penurunan angka kemiskinan, surplus beras dan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,6 persen atau di atas rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 6 persen. Diakhir sambutannya, Paliudju sempat menyentil independensi pers yang menurutnya sering terpolarisasi oleh dinamika politik di daerah. ‘’Alhamdulilah malam ini saya undang wartawan semua datang. Tapi tahun depan kalau saya undang lagi, mungkin tidak semua datang karena sudah calon yang didukung,’’ seloroh Paliudju yang disambut gerr wartawan. Kamsiah Paliudju yang duduk di bagian depan tampak tersenyum mendengar gurauan Paliduju. Namun pers yang professional tentunya tidak akan menggadaikan idealismenya untuk kepentingan pragmatis seperti itu. ‘’Saya percaya kalian semua orang yang professional yang bisa menjaga independesinya,’’ ujar Paliudju sambil melirik mesra kepada istrinya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Paliudju Menyerah

Minta Kapolda Jadi
Koordinator Gakum di Poboya

PALU – Gubernur HB Paliudju sepertinya menyerah. Ia meminta agar koordinator penegakan hukum (Gakum) terhadap penanganan penambang emas di Poboya langsung dibawah kontrol Kapolda Sulteng Brigjend Suparni Parto. Langkah itu dilakukan setelah pekan lalu ia melakukan peninjauan di beberapa titik tromol di Poboya dan mendapati bukan hanya rakyat sipil yang terlibat, tetapi juga aparat tentara maupun polisi serta Pemda. ‘’Saya lihat langsung mereka ada di lokasi, jadi saya bertanya untuk apa mereka di sini,’’ katanya heran. Menurutnya, jika sudah melibatkan aparat, maka penanganannya akan menjadi kompleks. ‘’Makanya saya akan minta sama Pak Kapolda, untuk pimpin langsung proses penegakan hukum di Poboya. Tapi Gubernur tetap juga ada dalam struktur itu,’’ katanya.
Setelah melakukan peninjauan di beberapa titik tromol di Poboya, ia mengambil kesimpulan agar tambang emas Poboya secepatnya ditinjau. Saat di depan paripurna DPRD Sulteng (1/9) kemarin, Paliudju mengaku lingkungan di Poboya sudah terkontaminasi dengan mercuri dan sianida. Hasil tes laboratorium katanya, penggunaan dua bahan kimia tersebut sudah di atas batas toleransi yakni 0,05. Ambang batas yang diperbolehkan adalah 0,01. ‘’Atas dasar itu, maka aktivitas tambang rakyat itu sudah saatnya ditinjau kembali sebelum menimbulkan ancaman ekosistem yang lebih fatal lagi,’’ tandasnya.
Saat ini katanya, pemerintah sedang mencari formulasi yang tepat terhadap sekitar 7000 orang yang melakukan aktivitas pertambangan, mulai dari penggalian batu yang mengandung emas di lubang, pemikul batu hingga pengusaha tromol itu sendiri.
Terkait dengan itu, pemerintah akan memanggil investor Citra Palu Mineral (CPM) untuk meminta jaminan berapa besar tenaga kerja lokal khususnya warga Poboya diakomodir oleh perusahaan ini. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Aminuddn: Bukan Tanggungjawab Golkar

PALU – Ketua DPD Golkar Sulteng, Aminuddin Ponulele tidak memberikan reaksi kecewa atau kaget terhadap batalnya dua caleg terpilih partai Golkar di DPRD Parimo dilantik pada Senin (31/8) lalu. Menurut Aminuddin, partai tidak punya kewenangan apa-apa di balik batalnya peresmian dua caleg golkar itu atas nama, Yusuf SP dan Sugeng Harisasanto. Menurutnya kewenangan tersebut berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pelaksana teknis pemilu. ‘’Coba tanya ke KPU Parimo atau KPU Sulteng, karena di sana yang paling paham. Urusan partai sudah selesai,’’ tandas Aminuddin saat ditemui di kantornya Selasa (1/9) kemarin.
Ia mengatakan, tidak akan berkomentar terhadap nasib yang menimpa dua caleg Golkar Parimo itu karena menganggap bukan kewenangannya.
Pada peresmian anggota DPRD Parimo Senin (31/8) lalu dua caleg tersebut sempat mengajukan protes. Yusup SP dari dapil IV dan Sugeng Harisasanto dari dapil III itu, mengajukan protes menyusul munculnya SK Gubernur Sulteng tentang Anggota DPRD Parimo periode 2009-2014 yang baru. Dalam SK Gubenur Sulteng tersebut nama Yusup dan Sugeng digantikan oleh Syahrul MS Belike SH dan Yahya L Nanga SH. Padahal sehari sebelumnya, Yusup dan Sugeng sudah mengikuti gladi resik pelantikan di Kantor DPRD Parimo.
Protes itu berawal ketika pihak sekretariat DPRD Parimo, melalui Kabag Umum, Ariesman membacakan SK Gubernur Sulteng nomor Nomor : 171.2/359/RD.ADM PEM.G.ST/2009 tentang daftar anggota DPRD Parimo periode 2009-2014 .
Mendengar namanya tidak disebut, Yusup dan Sugeng yang sudah hadir di tempat pelantikan lengkap dengan pakaian jas resmi, langsung melancarkan protes. Dengan suara lantang dan emosi, keduanya meminta agar pelantikan tersebut dibatalkan, karena dinilai telah menzalimi mereka. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Panggar Legislatif Minta Pendapatan Dinaikkan

PALU – Panitia anggaran Legislatif mendesak pemerintah untuk menaikan pendapatan dari Rp2,5 miliar menjadi sekitar Rp3, 5 miliar. Prediksi pendapatan yang dipatok pemerintah untuk dua triwulan kedepan dinilai tidak proyektif dan terkesan ragu-ragu. Desakan sejumlah anggota panitia anggaran tersebut cukup realistis mengingat tren pertumbuhan ekonomi di Sulteng cukup dinamis itu berarti daya beli masyarakat meningkat dan kemampuan untuk membayar pajak atau retribusi akan meningkat pula.
Menurut anggota Panggar Legislatif Muharram Nurdin, dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp2,5 miliar, menandakan pimpinan SKPD tidak mau dibuat repot. Posisi saat ini katanya sudah 45 persen target itu terealisasi. Jika proyeksi untuk untuk dua triwulan, maka praktis dinas-dinas tidak perlu bekerja keras untuk memenuhi target pendapatan tersebut. Hal yang sama juga disuarakan oleh Soni Tandra. Menurut Soni, prediksi tersebut terlalu rendah, pasalnya, trend ekonomi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan. Itu berarti akan banyak warga yang membeli kendaraan bermotor dengan demikian target Rp2,5 miliar dengan sangat mudah dapat terpenuhi bahkan bisa terlampaui. Mayoritas anggota panggar legislatif tampaknya sepakat agar target pendapatan didorong menjadi Rp3,5 miliar. Angka ini sepertinya akan disepakati menyusul ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Rais Lamangkona mengaku menyanggpui permintaan anggota dewan tersebut. ‘’Kita sudah rembug dengan anggota TAPD, disepakati permintaan anggota dewan bisa dipenuhi,’’ kata Rais dalam sesi pembahasan APBD Perubahan 2009 tersebut pada (2/9) kemarin. Namun demikian baik Panggar Legislatif maupun Panggar Eksekutif belum menyepakati angka pendapatan yang sebenarnya. Ini karena anggota dewan masih menunggu dokumen rincian pendapatan dari eksekutif sebagai dasar bagi legislatif untuk menentukan angka pendapatan yang ideal. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Pekan Depan Pemprov-PLN Sulutenggo Tekan MoU

PALU – Sempat terjadi tarik menarik soal mekanisme pengadaan mesin PLTD milik PLN dari Bitung ke Palu, namun kedua belah pihak akhirnya menemui kata sepakat. Pekan depan, rencana untuk mendatangkan mesin PLTD berkapasitas 5 megawatt akan dimatangkan melalui MoU antara Pemprov Sulteng dan PLN Sulutenggo. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat yang berlangsung agak alot, antara kedua belah pihak. Pihak Pemprov diwakili Gubernur HB Paliudju dan Ketua DPRD Sulteng Murad U Nasir, Walikota Palu Rusdy Mastura, Wakil Bupati Parimo Syamsurizal Tombolotutu dan pihak PLN Sulutenggo diwakili oleh General Managernya Dadan Kurniasadipuro serta para petinggi PLN Sulteng di Palu. PLN juga melibatkan pihak ketiga yakni PT Suberdaya Sewatama perusahaan yang bertanggungjawab langsung dalam pembongkaran, pengangkutan hingga pemasangan lima unit mesin PLTD di Silae. Yang agak alot adalah ketika Gubernur Paliudju melempar pertanyaan apakah boleh pemerintah memberikan subsidi atau hibah kepada PLN, pasalnya BUMN milik pemerintah itu, juga sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat. ‘’Apakah ini tidak berimplikasi hukum karena akan ada subsidi dobel, oleh pemerintah pusat dan daerah,’’ tanya Paliudju. Permasalahan kedua adalah soal perusahaan yang mengangkut mesin dari Bitung – ke Palu. Walau sudah jelas-jelas PT Sewatama yang melakukan pengangkutan namun PLN tetap akan melakukan lelang terhadap perusahaan yang akan terlibat dalam proses mobilisasi mesin. Hal tersebut dilakukan tidak semata-mata memenuhi formalitas Keppres 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, PLN juga tidak ingin mendapat persoalan hukum dikemudian hari. ‘’Dirut kita mendapat masalah hukum hanya karena gara-gara PON Palembang. Jangan sampai itu terjadi pada kita-kita juga,’’ sahut Dadan. Pernyataan tersebut membuat Paliudju terkesiap. ‘’Kalau ditender bisa butuh waktu berapa lama. Padahal kita ingin secepatnya. Kasihan masyarakat,’’ ujar Paliudju yang diamini oleh Murad. Tidak ada titik temu, hingga kemudian Gubernur Paliudju mengundang BPKP Sulteng untuk datang secapatnya. Kehadiran Kepala BPKP Sulteng Amdi Veri Darma bersama dua stafnya juga tidak banyak membantu. ‘’Masalah subsidi dobel itu juga masih menjadi wacana yang ramai di internal kita. Sekarang kita juga sedang menunnggu kebijakan pusat terhadap hal-hal seperti ini,’’ ujarnya terus terang. Namun ia mengusulkan, yang paling memungkinkan adalah pemberian subsidi tidak boleh hibah. ‘’Kalau hibah sasarannya kepada masyarakat. Tidak boleh institusi seperti PLN mendapat hibah,’’ katanya menjelaskan. Akhirnya kedua belah pihak menyepakati untuk membuat MoU sebagai dasar kerjasama. MoU tersebut mengatur soal relokasi mesin PLTD berikut hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.
Ditemui terpisah Paliudju mengatakan, adanya MoU tersebut akan memberikan kemudahan bagi PLN untuk merealisasikan relokasi tanpa harus dibayang-bayangi oleh implikasi hukum yang muncul dikemudian hari. Namun demikian katanya BPKP akan tetap melakukan audit terhadap lima unit mesin PLTD yang akan didatangkan oleh PLN Sulutenggo tersebut. PT Sewatama dalam surat penawaran yang disampaikan ke Pemprov mengajukan nilai Rp5, 4 miliar untuk biaya relokasi. Namun tidak seluruhnya ditanggung Pemprov. Pemerintah kata Paliudju hanya membayar Rp3,5 miliar termasuk asuransi sisanya menjadi tanggungan PLN. ‘’Anggaran yang ditanggung sebatas mulai dari pembongkaran, mobilisasi hingga pemasangan kembali. Nanti kalau ada komponen mesin yang perlu diganti itu menjadi tanggungjawab PLN,’’ jelas Paliudju. Dana sebesar itu akan ditanggung renteng oleh tiga pemerintah Donggala Rp1 miliar, Pemkab Parimo Rp1 miliar dan sisanya Rp1,5 miliar ditanggung Pemprov Sulteng. Kota Palu ungkap Paliudju diberikan keringanan untuk tidak ikut menyetor dananya, karena selama ini cukup direpotkan untuk membiayai PLTU Mpanau yang setiap bulannya mengalami kerugian Rp2 miliar. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan