Hidayat Disambut Tokoh Adat

Minta Hidayat Jalankan Pemerintahan di Bora
Permintaan Dewan Adat Kota Pitunggota Sigi///sub

PALU – Dewan Adat Kota Pitunggota Sigi memberikan dukungan penuh kepada Pejabat Bupati Sigi Drs Hidayat, untuk menjalankan tugas-tugasnya di Kabupaten Sigi. Dukungan itu dikemukakan oleh juru bicara Dewan Adat Kota Pitunggota Sigi, Tamsil Landau dalam penyambutan Pejabat Bupati Sigi yang berlangsung di kediaman Drs Hidayat di Kelurahan Tavanjuka Tatura Palu Selatan. Ada 7 butir pernyataan sikap yang merupakan hasil rembuk para pemangku adat dalam pertemuan di kediaman Keadatan Galara, Daeng Manota di Desa Bora pada Jumat 16 Januari 2009. Tujuh butir pernyataan sikap tersebut disampaikan oleh Tamsil Landau yang bertindak selaku juru bicara.
Disamping menyampaikan dukungan penuh terhadap Hidayat, Dewan Adat meminta kepada Hidayat agar menjalankan roda pemerintahan di ibu kota Kabupaten Sigi di Desa Bora, sesuai amanat UU Nomor 27/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi.
Selaku Pejabat Bupati yang diberi tugas menjalankan roda pemerintahan, Hidayat juga diminta melakukan percepatan pembangunan infrastruktur khususnya kantor Bupati Sigi dan DPRD melalui berbagai bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Donggala sebagai kabupaten induk.
Tak hanya itu. Dewan Adat Kota Pitunggota Sigi meminta kepada Hidayat, agar menempatkan beberapa instansi pemerintahan di Desa Bora sebagai ibukota Kabupaten Sigi. Tujuh butir pernyataan sikap itu diakhiri dengan permintaan kepada Hidayat agar mengamankan Undang Undang Nomor 27/2008 khususnya pasal 7 tentang penempatan pusat Ibukota di Kabupaten Sigi.
Drs Hidayat dalam sambutan singkatnya tidak menjawab secara spesifik permintaan para pemangku adat di wilayah Kabupaten Sigi itu. Hidayat mengatakan, dukungan moril para pemangku adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat di seluruh wilayah Sigi menjadi modal besar bagi dirinya untuk mengemban amanat sebagai pejabat bupati Kabupaten Sigi untuk melaksanakan empat tugas yang diberikan oleh Mendagri Mardiyanto. Yaitu, pembentukan dan pengisian kelembagaan, pembentukan DPRD dan memfasilitasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk terpilihnya bupati devinitif.
Pada kesempatan tersebut, Hidayat juga mengirim pesan kepada seluruh masyarakat Sigi, untuk tidak risau bahwa dirinya akan berlama-lama di menjadi pejabat bupati. ‘’Bapak-bapak tidak perlu ragu, saya di Sigi hanya satu tahun. Itupun saya rasa terlalu lama. Dalam satu tahun kedepan kalau bupati devinitifnya sudah terpilih maka saya akan kembali lagi ke provinsi,’’ katanya.
Forum tersebut juga digunakan oleh Hidayat untuk menjelaskan posisinya hingga ditunjuk oleh Gubernur sebagai salah satu di antara sejumlah calon pejabat bupati yang diajukan Gubernur HB Paliudju ke Depdagri. Menurut Hidayat, ia memperkirakan alasan penunjukan ia beberapa pejabat ke Depdagri karena Gubernur ingin dalam masa transisi tersebut pejabat bupati harus orang netral. Dengan tugas pokok meletakan dasar-dasar pemerintahan, menata sosial politik sebelum diteruskan oleh bupati devinitif kelak. ‘’Saya menangkap maksud Pak Gub seperti itu. Bahwa perlu ada figur netral untuk menjalankan pemerintahan transisi untuk menuju pemerintahan yang permanen,’’ katanya. Soal mengapa dirinya yang harus terpilih, Hidayat mengaku masalah tersebut sudah menjadi domain Depdagri sedangkan pemerintah provinsi hanya mengusulkan. Sebagai bupati transisi, Hidayat juga menjamin dirinya tidak akan

DISAMBUT MASSA RATUSAN MASSA
Sambutan terhadap Hidayat berlangsung meriah. Bahkan prosesi penyambutan itupun telah dirancang dengan sangat matang dua hari sebelum Hidayat kembali ke Palu. Sebelum ke Bandara Mutiara, warga Sigi bersama para pemangku adat terlebih dahulu singgah di kediaman Hidayat di Tavanjuka – Palu Selatan. Tepat pukul 12.30 iring-iringan mobil dan kendaraan roda dua menuju Bandara Mutiara Palu
Sekitar 200-an massa dari sejumlah desa di Kabupatan Sigi bersama para pemuka adat sudah menunggu kehadiran Hidayat sejak pukul 13.00. Hidayat yang didampingi Karo Perlum Setdaprov Drs Yuliansyah dan beberapa kerabat dekatnya menumpang pesawat Batavia dari Jakarta baru tiba pukul 15.30.
Para pemangku adat yang rata-rata sudah sepuh itu tampak sabar menunggu di VIP B Bandara Mutiara Palu. Sesaat setelah pesawat Batavia mendarat di Bandara Mutiara pekikan Hidup Sigi langsung membahana. Hidayat sendiri tampil santai. Ia hanya mengenakan jaket hitam dan kaos oblong merah serta celana jeans. Sesaat setelah turun ia pun disambut para pemuka adat, diselingi dengan teriakan Hidup Sigi yang semakin membahana.
Sementara itu, adanya suara-suara yang menolak kehadiran Hidayat sebagai pejabat Bupati Sigi tampaknya diantisipasi dengan sangat baik oleh petugas. Sesaat setelah keluar dari pintu VIP room Bandara Mutiara, Hidayat langsung menaiki mobil Toyota Innova DN 310 AA. Hidayat duduk di kursi deretan kedua dengan diapit petugas polisi. Sesaat kemudian mobil yang membawanya langsung melesat dengan kecepatan tinggi menuju kediamannya di Tavanjuka-Palu Selatan.
Tiba di kediamannya, Hidayat disambut dengan sebuah prosesi sederhana dari beberapa warga yang mengenakan busana muslimah, menyambut Hidayat dengan taburan beras. Beberapa saat kemudian, Hidayat langsung berbaur dengan para tokoh masyarakat Sigi yang sudah menunggunya di halaman belakang kediamannya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Caleg dan Ikon partai

Ketika Caleg Ramai-Ramai Memasang Tokoh Partai sebagai Ikon///sub
Efektifkah Ikon Partai Mendongkak Suara Caleg?

Memasang tokoh partai sebagai ikon dalam baliho caleg seolah menjadi hal yang wajib. Sejumlah caleg ramai-ramai memajang tokohnya disetiap baliho. Efektifkah keberadaan ikon ikon itu sebagai pendulang suara?

LAPORAN: YARDIN HASAN

Hampir semua caleg memajang tokoh partai dalam balihonya. Apakah ketua partai di tingkat pusat atau pimpinan partai di tingkat daerah, namun memasang tokoh-tokoh partai seolah menjadi hal yang wajib. Setidaknya bagi tiga partai yang terlihat jorjoran memajang gambar pimpinan partainya. Ketiga partai tersebut adalah, Partai Demokrat yang memajang Ketua Dewan Penasehatnya Susilo Bambang Yudhoyono, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memajang foto ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) memajang Ketua DPP nya Mayjend TNI (Purn) HB Paliudju dalam setiap baliho calegnya. Masih ada beberapa caleg lainnya yang juga memasang tokohnya seperti, Partai Republikan dengan yang memajang foto Raja Jogya Sultan Hamengkubuono ke-X serta PNI Marhaenisme yang memasang foto sang proklamator Bung Karno. Pertanyaannya sejauhmana keberadaan para tokoh elit partai itu mampu menopang suara untuk sang caleg?
Dr Kristian Tindjabate dari Fisip Untad mengatakan, tidak ada korelasi antara tokoh elit partai dengan perolehan suara caleg pada pemilu nanti. Menggunakan karisma para elit partai dengan harapan dapat mendongkrak suara sang caleg menurut Kristian adalah pandangan yang keliru. ‘’Memanfaatkan ketokohan tokoh partai untuk mendongkrak perolehan suara caleg, membuktikan kalau caleg-caleg itu tidak percaya diri,’’ kritik Kristian. Di era suara terbanyak seperti sekarang ini, kualitas dan kapasitas caleg yang bersangkutan menjadi satu-satunya penentu apakah caleg yang bersangkutan terpilih atau tidak. ‘’Jadi bukan karena keberadaan sang ikon,’’ katanya menambahkan.
Namun demikian ada sisi positifnya dengan adanya para tokoh partai itu ditempatkan dalam baliho caleg. Rata-rata para elit partai itu adalah yang digadang-gadang menjadi calon presiden. Seperti Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat, Megawati dari PDIP dan Sri Sultan Hamengkubuono dicalon oleh Partai Republikan, maupun Prabowo Subianto yang menggunakan Partai Gerindra sebagai kendaraan menuju kandidat capres. Dengan demikian kata Tindjabate, masyarakat akan bisa menilai para calon pemimpin-pemimpin itu. ‘’Apakah mereka layak dipilih atau tidak masyarakat akan bisa menilai. Karena wajahnya sudah terpampang di sejumlah baliho,’’ ulas Tindjabate.
Namun di mata aktivis partai dan caleg, keberadaan tokoh partai sebagai ikon adalah hal yang perlu dan mutlak. Sekretaris DPP PKPI Sulteng Ir H Zaenal Abduh , mengemukakan, menempatkan wajah partai dalam baliho sang caleg adalah hal yang lumrah. Bahkan bagi partai seperti PKPI, hal itu bisa dikatakan sebagai kewajiban. Ini menandakan kuatnya ikatan emosional kader partai dengan pimpinan. ‘’Bukankah dalam sebuah partai soliditas dan solidaritas kader dan pimpinan partai sangat diperlukan,’’ tanya Zainal.
Ia mengatakan, menempatkan foto Paliudju dalam baliho caleg PKPI bukan asal pampang. Melainkan telah melalui kajian dan evaluasi kritis di lapangan. Hasilnya, popularitas Paliudju cukup tinggi. ‘’Dengan alasan itu maka kami menganjurkan caleg-caleg kami untuk menempatkan foto beliau. Pasar politik masih menerima figure Pak Paliudju baik sebagai tokoh partai, tokoh masyarakat maupun tokoh pemerintahan,’’ ulasnya. Saat ditanya minimnya foto Ketua DPN PKPI Dr Meutia Hatta di baliho caleg PKPI, menurut Zaenal hal itu bukan berarti Meutia Hatta kalah popular dari Paliudju. Namun dalam politik katanya unsure proximity (kedekatan) sangat memegang peranan penting. ‘’Bukan berarti Pak Paliudju lebih popular dari Ibu Ketua Umum, tapi memang dalam konteks politik praktis, emosional kedaerahan kadang ikut bermain. Tapi kalau di Sumatera Barat, bisa saja Ibu Meutia menjadi sangat popular dan melebihi SBY atau Megawati,’’ ujar Zaenal. Apakah menjamurnya baliho Paliudju terkait proyeksi politik pada 2011 (suksesi) atau ada agenda politik lainnya? Ditanya demikian, Zaenal mengatakan Paliudju dan PKPI sama sekali belum memikirkan proyeksi politik kedepan. Justru kata dia pemerintahan dibawah kepemimpinan Paliudju memberikan konsentrasinya untuk menuntaskan agenda pemerintahan.
Sementara itu, caleg PDIP Matindas Janus Rumambi S.Sos mengaku, caleg-caleg PDIP yang mencantumkan foto Megawati dalam setiap baliho maupun kalender adalah yang mutlak dilakukan. Karena langkah tersebut sebagai upaya untuk mengampanyekan Megawati sebagai calon presiden yang diusung PDIP. ‘’Jadi ini bukan karena caleg PDIP kurang pede, sehingga harus mendompleng nama besar Ibu Mega. ‘’Sebagai kader kami wajib memberikan loyalitas kami kepada beliau. Salah satunya dengan menyosialisasikan Ibu Mega sebagai capres,’’ tandas Janus.
Masih menurut Janus, dalam pemilu, yang terjadi sebenarnya pertarungan pencitraan partai termasuk para calegnya. Jadi masalahnya adalah bagaimana partai dan caleg bisa merebut hati rakyat. ‘’Karena PDIP sangat berkepentingan dalam dua momentum pemilu, Pilpres dan pemilu Legislatif maka, caleg PDIP disamping mengkampanyekan dirinya dalam waktu yang bersamaan ikut pula menyosialisasikan capresnya,’’ demikian Janus.
Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh caleg Demokrat Lucy Shanti. Ia mengemukakan, pencantuman foto SBY di baliho caleg Demokrat adalah anjuran pimpinan partai. Ini karena SBY pada Pilpres mendatang adalah calon yang berstatus incumbent. Jadi kata Luci persoalannya bukannya caleg-caleg itu kurang percaya diri sehingga harus ‘’dikawal’’ para petinggi partai. Toh kata Lucy tidak ada salahnya jika dirinya dan caleg Demokrat lainnya mencantumkan foto SBY. ‘’Sebagai presiden yang berasal dari Partai Demokrat, SBY cukup berhasil mengemban amanah rakyat. Sebagai incumbent kami juga berkewajiban menyosialisasikan beliau sebagai capres Demokrat,’’ kuncinya. (***)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Rehab Ruang Karo Gubernur

Biaya Rehab Ruangan Karo Habiskan Rp100 juta Lebih
PALU – Walaupun sudah dilantik namun sejumlah kepala biro di lingkungan kantor Gubernur Sulteng sejauh ini belum mempunyai ruangan untuk bekerja. Akibatnya, beberapa di antaranya bahkan masih menumpang di sejumlah kantor SKPD lain. Salah satunya adalah Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Drs Jethan Touwakit MS.i yang sampai saat ini masih menggunakan salah satu ruangan di kantor BKD/Diklat Provinsi Sulteng yang terletak di Jalan Sam Ratulangi – Palu Timur. Sejauh ini para pekerja masih tampak melakukan perbaikan ruangan yang akan digunakan oleh para kepala biro yang baru. Sejumlah ruangan telah disekat untuk kepentingan kantor para pejabat eselon II itu.
Kepala Biro Perlengkapan Umum Drs H Yuliansyah yang ditemui mengungkapkan, biaya untuk perbaikan ruangan para kepala biro mencapai Rp100 juta lebih. Menurut Yuliansyah, karena sifatnya emergency maka pengerjaan proyek ini terpaksa mengesampingkan pendekatan normative (lelang, red). Sekdaprov H Gumyadi menurut Yuliansyah telah mengeluarkan surat berisi tentang, dibolehkannya pengerjaan rehab ruangan para kepala biro tanpa dilakukan proses tender. ‘’Kalau harus ditender mungkin baru rampung dua atau tiga bulan kedepan. Sementara kondisinya sudah sangat mendesak,’’ tekan Yuliansyah.
Ada tiga pejabat eselon II (kepala biro) yang saat ini sedang ruangannya sedang dalam perbaikan. Ada beberapa ruangan yang saat ini sedang dalam perbaikan. Biro Ekonomi dan Biro Organisasi, ruangan Asisten III serta ruangan untuk para staf ahli.
Yuliansyah sendiri menjamin pada Januari ini perbaikan ruangan untuk para pejabat-pejabat itu sudah rampung. Tidak hanya ruangan untuk para kepala biro melainkan ruangan untuk para staf dari masing-masing biro. ‘’Insya Allah pada Januari ini para kepala biro sudah menempati ruangannya yang baru,’’ jamin Yuliansyah. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Tolak Hidayat

f-yar
DIKECAM – Coretan di tembok pagar berisi penolakan terhadap Hidayat sebagai pejabat Bupati Sigi. Papan nama kantor bupati juga ikut dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab

Papan Nama Dirusak, Coretan Tolak Hidayat Marak

PALU – Bersamaan dengan pelantikan pejabat Bupati Sigi Drs Hidayat yang berlangsung di Depdagri kemarin (15/1), diikuti dengan aksi coret-coretberisi penolakan terhadap Hidayat sebagai pejabat Bupati Sigi.
Tulisan-tulisan itu antara lain berbunyi, pelantikan tidak aspiratif, tolak Bupati Sigi dan beberapa tulisan berisi kecaman terhadap Hidayat. Menurut salah satu pekerja yang ditemui Radar Sulteng mengungkapkan, pada 14/1 ia adalah orang terakhir yang meninggalkan kompleks kantor sementara Bupati Sigi itu. Saat meninggalkan kompleks yang saat ini sedang dalam proses rehab, sekitar pukul 18.00 (wita). Pada pagi harinya ia mendapati pagar tembok yang sudah dicat rapi sudah penuh dengan coretan-coretan berisi penolakan terhadap Hidayat. Pekerja bangunan yang enggan menyebutkan namanya itu mengaku ia dan teman-temannya kaget melihat tembok dan dinding kantor sudah kotor, padahal sebelumnya sudah dicat bersih. ‘’Terus terang kami tidak tahu siapa yang melakukannya,’’ katanya menambahkan.
Sementara itu, bangunan kantor yang kelak digunakan Hidayat untuk berkantor tersebut, hingga kemarin belum rampung. Beberapa ruangan masih kosong. Para pekerja juga masih sibuk memperbaiki beberapa bagian bangunan. Namun secara umum, ruangan-ruangan sudah selesai diperbaiki. Hanya saja terlihat masih kosong belum ada kursi atau meja kerja. Saat ini pekerjaan yang sedang dikebut adalah pengerasan pada jalan masuk. Sejumlah truk terlihat keluar masuk mengangkut kerikil dan material bangunan lainnya. Beberapa pekerja mengaku mereka tidak tahu kapan proses rehab itu akan selesai. ‘’Kita tahunya kerja saja. Tapi kita tidak tahu kapan batas waktu selesainya,’’ kata salah satu pekerja.
Jika kantor bupati penuh dengan coretan kecaman kepada pejabat bupati, maka tidak demikian halnya dengan gedung Balai Diklat Pertanian milik Dinas Pertanian Provinsi Sulteng. Gedung yang direncanakan akan digunakan untuk kantor DPRD Sigi, terlihat bersih, bangunan dan taman-tamannya tertata rapi. Demikian pula beberapa gedung yang kelak digunakan untuk kantor SKPD, tampak tidak aman. Demikian pula rumah dinas bupati yang terletak di depan kantor camat Biromaru, juga tampak aman. Namun rumah tersebut terlihat belum siap huni. Walaupun rumputnya sudah dibersihkan. Namun kondisi bangunannya masih membutuhkan perbaikan. Bahkan rumput-rumput kering masih terlihat di bagian bagasi yang terletak di bagian kiri bangunan. Sejauh ini belum diketahui apakah Hidayat akan menggunakan rumah tersebut untuk kediaman resminya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Sosialisasi LAKIP

Wimboh 081341011622

Rubrik

LAKIP

f-yardin
BUKA SOSIALISASI – Gubernur HB Paliudju bersama Sekdaprov H Gumyadi saat pembukaan sosialisasi Lakip di Gedung Pogombo kemarin (14/1)

Pemprov Gelar Sosialisasi Lakip

PALU – Pemerintah Provinsi menggelar sosialisasi Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang diikuti seluruh kepala SKPD serta pejabat eselon III di lingkungan Pemprov Sulteng. Menurut Kepala Biro Organisasi Setdaprov Drs Jethan Touwakit, tujuan dari pelaksanaan sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk acuan bagi setiap isntansi pemerintah dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud akuntabilitas. Pedoman ini tutur Jethan diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja, sebagai bagian yang terpisahkan dari Lakip secara keseluruhan.
Di tempat yang sama Gubernur HB Paliudju mengungkapkan, sistem Lakip telah menjadi bagian penting dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang keuangan. Dalam UU Nomor 17/2003 tentang keuangan negara, bahwa sistem keuangan negara dikelola dan dipertanggungjawabkan secara terintegrasi, akuntabel sehubungan dengan ditetapkannya anggaran berbasis kinerja.
Sistem ini urai Paliudju mempunyai tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas sektor publik dan mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah serta mengurangi potensi terjadinya korupsi terutama korupsi yang diakibatkan kesalahan manajemen.
Pada kesempatan tersebut Gubernur Paliudju juga mengingatkan bahwa sistem Lakip Sulteng yang berada pada urutan ke 25 dari 25 daerah yang menyampaikan laporan adalah seustau yang sangat memalukan. Kedepan diharapkan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Lebih jauh Paliudju mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kendala utama yang dihadapi adalah keengganan untuk berubah atau keterbatasan kemampuan kepemimpinan. ‘’Ini adalah paradigma yang harus diubah, sehingga kita tidak lagi terus berkutat pada permasalahan yang sama tanpa ada perubahan berarti,’’ katanya.
Kegiatan yang berlangsung sehari ini diikuti menghadirkan sejumlah pembicara dari BPKP Sulteng. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Hidayat Dilantik

Depdagri Tidak Gubris 5 Nama

Hari Ini Hidayat Dilantik
sebagai Pj Bupati Sigi///sub

PALU – Lima nama calon pejabat Bupati Sigi yang dibawa oleh Asisten I Baharuddin Tanriwali ternyata tidak digubris Mendagri. Buktinya, pada malam harinya 13/1 Mendagri Mardiyanto langsung menandatangani surat keputusan berisi pengangkatan Drs Hidayat sebagai pejabat Bupati Sigi. Sedangkan lima nama calon pejabat Bupati Sigi baru saja dibawa oleh Asisten I Baharuddin Tanriwali pada 13/1 siang. Pada malam harinya pukul 21.00 WIB surat pengangkatan Hidayat sudah ditandatangani Mendagri Mardiyanto.
Isi kawat Mendagri Nomor 094/048/OTDA ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otda Depdagri. Menurut Asisten I pelantikan Pejabat Bupati Sigi, akan dilaksanakan siang ini pukul 13.00 bertempat di Sasana Bhakti Praja Departemen Dalam Negeri. Menurut Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Drs Wimboh, tugas pejabat bupati Sigi adalah membentuk kelembagaan baru termasuk DPRD dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk terpilihnya bupati devinitif.
Gubernur HB Paliudju didampingi Kepala Biro Infokom Drs Irwan Lahace dan Kepala Biro Tata Pemerintahan Drs Wimboh, telah bertolak ke Jakarta untuk menghadiri pelantikan. Sedangkan pagi ini sejumlah pejabat akan menyusul di antaranya, Kepala Bappeda Sulteng Drs Rais Lamangkona, Kepala Biro Perlengkapan Umum Drs Yuliansyah serta sejumlah pejabat Pemprov Sulteng. Sedangkan sejumlah anak buah Hidayat di BKD/Diklat Sulteng sehari sebelumnya sudah berada di Jakarta.
Pelantikan Hidayat yang dilakukan pagi ini sekaligus menyudahi kontroversi yang mengiringi perjalanannya menuju kursi bupati di Kabupaten Sigi. Hidayat diusulkan oleh Gubernur HB Paliudju bersama tiga pejabat lainnya, Hendro Setiawan dan Heri Pallar. Paliudju sendiri sempat optimis pelantikan pejabat bupati akan dilakukan pada medio Desember 2008. Seiring dengan adanya jaminan dari Depdagri. Namun waktu yang ditentukan meleset. Belakangan, Bupati Donggala yang juga Ketua Forum Pemekaran Kabupaten Sigi sempat mendatangi Gubernur HB Paliudju, Biro Tapem dan Asisten I Setdaprov meminta agar Gubernur mengusulkan lima nama lagi, yakni, Kadis Nakertrans Sulteng David Halim, Asisten III Setdaprov Dery B Djanggola, Asisten II Setdaprov Najib Godal, Asisten I Setdaprov Baharuddin HT, dan Kadis BPMD Sulteng Anwar Ponulele. Masuknya lima nama ini yang diklaim sebagai aspirasi masyarakat Sigi, belakangan dibantah oleh tokoh-tokoh masyarakat di kawasan lembah Sigi.
Beberapa tokoh masyarakat yang dimotori Kepala Desa Bora Daeng Manota, menggelar konferensi pers dan membantah jika masuknya lima nama tersebut adalah aspirasi masyarakat di wilayah Kabupaten Sigi. Selaku pemuka masyarakat di tingkat akar rumput dirinya aku Daeng Manota tidak pernah mendengar ada aspirasi masyarakat terkait masuknya lima nama tersebut. Menurut Gubernur HB Paliudju yang ditemui sesaat sebelum menuju Jakarta, kemarin, dengan digelarnya pelantikan pejabat Bupati Sigi maka roda pemerintahan di wilayah ini akan segera berjalan. Paliudju juga mengharapkan dukungan seluruh komponen masyarakat di wilayah itu untuk mendukung kebijakan pejabat bupati agar roda pemerintahan berjalan efektif. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Pemekaran Sigi

Warga Lembah Sigi Dukung Kebijakan Gubernur

Forum Pemekaran Dianggap
Sudah Melewati Kewenangannya//sub

PALU – Masuknya lima nama calon Pejabat Bupati Sigi yang dikirim ke Depdagri memberikan kesan seolah-olah tiga nama yang diusulkan oleh Gubernur Paliudju sebelumnya, yaitu Drs Hidayat, Endro Setiawan dan Heri Pallar tidak diterima oleh masyarakat di 15 kecamatan di wilayah Kabupaten Sigi.
Padahal faktanya tidak demikian. Masyarakat di lembah Sigi justru menginginkan agar pelantikan pejabat bupati dipercepat dengan demikian pemerintahan di Kabupaten Sigi mulai berjalan efektif. Pernyataan itu disampaikan sejumlah tokoh masyarakat Desa Bora dalam keterangan pers malam tadi. Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons manuver politik yang belakangan semakin merugikan masyarakat di Kabupaten Sigi itu sendiri. Kepala Desa Bora Daeng Manota dengan didampingi sejumlah aparat desanya membantah, bahwa masuknya lima nama calon Pejabat Bupati Sigi adalah aspirasi masyarakat di wilayah itu. ‘’Itu klaim yang tidak benar. Kami di beberapa desa seperti Desa Bora, Watunonju, Oloboju dan Sidera sama sekali tidak mempermasalahkan tiga nama yang sudah diusulkan Gubernur Paliudju sebelumnya. Masyarakat Bora tidak pernah mengaspirasikan lima nama sebagaimana klaim beberapa orang di media massa,’’ tegas Manota.
Justru kata dia, masyarakat sangat mendukung kebijakan Gubernur terkait penunjukan tiga nama, karena dengan demikian akan mempercepat proses peresmian Kabupaten Sigi yang selama ini selalu tertunda karena diakibatkan manuver-manuver politik. Ia menyarankan, Gubernur Paliudju untuk tetap kukuh dengan kebijakannya dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak tertentu, dengan harapan agar peresmian Kabupaten Sigi bisa berlangsung secepatnya. Ia juga mengingatkan, bahwa tugas dari forum pemekaran Sigi sebenarnya sudah selesai dengan hasil yang sangat memuaskan karena berhasil mengantar Sigi menjadi daerah otonom baru. Karenanya forum tidak bisa lagi mencampuri urusan yang mestinya menjadi hak prerogatif Gubernur seperti penunjukan pejabat bupati. ‘’Forum pemekaran ibarat panitia pelaksana dalam satu kegiatan. Jika kegiatannya sudah selesai maka tugas panitia akan selesai pula. Tapi yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Kalau forum juga ikut-ikutan menentukan pejabat bupati saya kira ini keliru,’’ tegas Manota yang diamini beberapa rekannya.
Masih menurut Manota, dengan adanya penambahan lima nama calon pejabat bupati, mengindikasikan seolah-olah tiga nama yang diusulkan sebelumnya mendapat penolakan dari masyarakat di wilayah Sigi. Padahal tidak demikian. Justru katanya yang diinginkan masyarakat adalah bagaimana pejabat bupati secepatnya dilantik, kabupaten secepatnya diresmikan dan roda pemerintahan berjalan. Dengan demikian substansi pemekaran yakni mendekatkan pelayanan kepada masyarakat bisa secepatnya bisa terlaksana. Yang juga mengherankan katanya, dirinya pernah ditanya oleh Kapolsek Biromaru, apakah ada rencana masyarakat di Desa Bora menggelar demo menolak tiga nama yang diusulkan Gubernur sebelumnya.
Manota yakin, seandainya tidak ada tarik menarik soal pejabat Bupati Sigi, maka masalah pelantikan dan peresmian kabupaten Sigi sudah lama selesai. Hal ini merujuk dari pernyataan Gubernur Paliudju di media massa bahwa pelantikan pejabat bupati dan peresmian akan dilakukan sekitar Desember 2008. Namun karena kuatnya tarikan kepentingan membuat hal-hal yang normative seperti ini menjadi seakan tak kunjung selesai.
Sebelumnya, Gubernur HB Paliudju dengan alasan demokrasi, terpaksa mengakomodir lima nama yang disarankan oleh sejumlah pihak termasuk Bupati Donggala Habir Ponulele ke Depdagri. Lima nama tersebut kemarin siang (13/1) sudah dibawa oleh Asisten I Pemprov Drs Baharuddin Tanriwali ke Jakarta.
Kelima nama itu masing-masing Kadis Nakertrans Sulteng David Halim, Asisten III Setdaprov Dery B Djanggola, Asisten II Setdaprov Najib Godal, Asisten I Setdaprov Baharuddin HT, dan Kadis BPMD Sulteng Anwar Ponulele.


HABIR KONSENSTRASI SAJA DI DONGGALA
Sikap Bupati Donggala Habir Ponulele yang sampai keluar masuk ruangan pejabat di Pemprov demi memasukan lima nama calon pejabat Bupati Sigi juga mengundang kritik keras. Dr Kristian Tindjabate dari FISIP Untad meminta agar Habir Ponulele cukup memosisikan diri sebagai pimpinan daerah di wilayah induk (Donggala, red) secara proporsional. Habir tidak perlu lagi mengutak-atik sesuatu yang bukan menjadi tugasnya. Masalah penunjukan pejabat bupati adalah kewenangan penuh Gubernur dan tidak boleh diintervensi oleh pimpinan daerah di wilayah induk atau lembaga lain yang mengatasnamakan forum pemekaran. Posisinya sebagai ketua forum pemekaran Kabupaten Sigi telah selesai dan itu akan dicatat dengan tinta emas, sebagai prestasi yang patut diapresiasi.
Namun demikian katanya tidak lantas ikut-ikutan mengutak-atik kebijakan Gubernur terkait penempatan pejabat bupati di daerah itu. ‘’Sekarang Pak Habir kembali saja ke Donggala, dan menyelesaikan janji-janji kampanyenya untuk mensejahterakan rakyat Donggala. Soal Sigi biarlah Gubernur dan pejabat bupatinya serta masyarakat Sigi yang menyelesaikannya,’’ ujarnya menyarankan.
Terkait posisinya sebagai pimpinan daerah di wilayah induk, menurut Tindjabate cukup dilakukan secara proporsional dan tugas-tugas itu sudah diatur jelas. Misalnya soal alokasi bantuan anggaran ke daerah pemekaran, kelembagaan dan semacamnya mekanismenya sudah diatur dan tidak perlu lagi sampai . (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan