KPU Palu Bawa Dua Karung Bukti

PALU- Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palu terkait pelaksanaan sidang perkara hasil pemilukada Kota Palu. Menurut rencana sidang panel MK tersebut akan digelar di ruang sidang MK tanggal 18 Agustus mendatang.
Ketua KPU Palu Mukhlis Hakim Lubis yang dihubungi kemarin (15/8) membenarkan adanya panggilan MK tersebut. Dikatakan, pemanggilan terhadap KPU Palu itu menyusul adanya permohonan keberatan pasangan Habsa Yanti Ponulele dan Arman Djanggola (HabsJo) terhadap hasil penghitungan suara pemilukada Palu tahun 2010, yang dimasukkan ke MK. Permohonan keberatan itu teregistrasi di MK dengan no 136/PHPU.D-VII/2010, hari Jumat tanggal 13 Agustus 2010.
Dalam permohonan keberatannya, tim HabsaJo pasangan calon nomor 2 yakni Rusdy Mastura dan Mulhanan Tombolotutu adalah tidak sah atau tidak memenuhi syarat. Karena itu suara yang diperoleh pasangan itu sebagai suara batal atau tidak sah. ‘’Namun dalam permohonan itu tidak menyebutkan apa yang menyebabkan pasangan Rusdy-Mulhanan tidak memenuhi syarat,’’ kata Mukhlis.
Di bagian lain, tim HabsaJo menyatakan sebanyak 4.655 suara yang diperoleh pasangan nomor 2 tidak sah. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.408 suara merupakan milik pasangan HabsaJo. Karena itu pasangan HabsaJo memperoleh total 40.695 suara atau sebagai pemenang pemilukada Kota Palu.
Ketua KPU Palu Mukhlis Hakim Lubis mengatakan siap memenuhi panggilan MK tersebut. Untuk itu, kemarin pihaknya telah menyiapkan semua bukti yang diperlukan. Bukti yang akan dibawa ke MK cukup banyak sehingga harus dimasukkan dalam dua karung besar. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Menuju City For All, Palu Untuk Semua

Wawancara dengan Rusdy Mastura, Walikota Terpilih Periode 2010 – 2015


CITY for All atau Palu untuk semua. Inilah visi yang diemban pasangan walikota/wakil walikota terpilih periode 2010-2015, Rusdi Mastura dan Mulhanan Tombolotutu. Warga Palu dengan keberagaman budaya, agama dan ras serta etnik adalah gambaran mozaik yang indah yang kemudian terangkai dalam tagline sederhana namun syarat makna, Harmoni Dalam Keberagaman.
Kepada Radar Sulteng, Cudy demikian mantan Ketua Golkar Palu ini diakrabi, berbagi cerita soal gagasan dan implementasi City for All-Palu untuk Semua. Cudy mengaku, tidak ingin gagasan ini sekadar menjadi ungkapan indah yang kemudian menguap seiring berjalannya waktu. Pencanangan visi ini didasari pada tuntutan kemajemukan dan muara keinginan untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai ekspektasi, yakni kota yang membahagiakan semua orang, merasa aman dan sejuk serta pluralis.
Pencanangan visi itu menurut Cudy, tidak terlepas dari geografis kota Palu yang berada di garis ekuator, posisi yang strategis baik nasional maupun internasional. Kemudian kota yang multi-etnik. Sebagai ibukota provinsi, kota Palu mempunyai potensi bentang alam yang beragam dan unik serta potensi sumberdaya alam yang menguntungkan.
Pencapaian visi ini, katanya akan diwujudkan melalui misi, yakni mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis, mewujudkan masyarakat yang sejahtera serta bermartabat, mandiri dan agamis.
Untuk menuju ke arah itu, ada beberapa strategi yang akan dilakukan. Mulai dari penerapan clean government dan good governance hingga akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Tak hanya itu, pengembangan SDM yang berdaya saing dan berkarakter serta pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan tetap menjadi prioritas tertinggi. Masih menurut Cudy, dalam tataran implementasi kebijakan, ini akan dilakukan dengan menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan.
Kemudian penyederhanaan aturan (deregulasi) dan mempermudah birokrasi (debirokratisasi). Namun ini saja tidak cukup. Harus pula dibarengi dengan pengelolaan administrasi publik berbasis database dan informasi dan teknologi (IT) serta peningkatan kapasitas keuangan daerah, pemberdayaan potensi RT/RW, kelurahan dan kecamatan dan terakhir perencanaan program pembangunan yang terintegrasi, partisipatif, komprehensif dan sinergis.
Dalam tataran kebijakan, pemerintahannya lanjut Cudy, berupaya menyelesaikan berbagai problem mendasar yang terjadi di kota Palu, seperti pelayanan publik, pendidikan untuk semua, layanan kesehatan yang berkualitas serta jaminan sosial bagi yang tidak mampu. Problem yang dihadapi kota Palu, ungkap mantan anggota DPRD Sulteng ini, tak hanya itu. Olehnya dalam lima tahun kedepan masalah krusial kota seperti persampahan diupayakan dikelola secara efektif dan efisien. Kemudian akses transportasi dan pasokan energi listrik yang memadai akan tetap dikedepankan.
Disamping itu, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, kecukupan pangan, perumahan layak huni dan lapangan pekerjaan yang layak menurut Cudy tetap menjadi perhatian yang perlu diprioritaskan.
Persoalan kota Palu, hari-hari ini maupun lima tahun kedepan, sangat kompleks.
Seiring dengan perkembangan kota, maka demokratisasi dan HAM serta penegakan hukum hingga masalah gender adalah isu-isu sensitif yang harus dipecahkan. Karenanya, ungkap mantan Ketua DPRD Kota Palu ini, persamaan hak, kedudukan dan penegakan hukum, perlindungan terhadap perempuan dan anak kemudian advokasi dan pendampingan serta pengarusutamaan gender, telah menjadi komitmen untuk terus lakukan.
Di bidang ekonomi, ada sejumlah item yang akan dikerjakan selama kepemimpinannya. Mulai dari menciptakan iklim investasi yang kondusif, peningkatan kapasitas BUMD, kerjasama ekonomi, promosi produk unggulan dan peningkatan peran UKM berbasis sumberdaya lokal.
Hal lain yang akan digenjot adalah, pembangunan infrastruktur ekonomi, pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan pemberdayaan masyarakat miskin. Namun perlu juga disadari ungkap Cudy, membangun kota dengan segala kompleksitasnya harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Misalnya, peningkatan SDM yang menguasai teknologi tepat guna harus dikedepankan. Dengan demikian kelak mereka mampu mengelola produk lokal. Pemerintahannya juga berinisatif menciptakan SDM yang siap berkompetensi di pasar kerja. Namun ini semua harus dibarengi dengan tumbuhnya budaya produktif yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa dan religius.
Dikatakannya, sebagai incumbent, apa yang telah dan akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan, semuanya dipersembahkan kepada warga Palu sebagai pemilik kota ini. Obsesi ini ungkap Cudy, hanya bisa dicapai jika warga yang plural ini, bersatu padu menuju tujuan yang sama. ‘’Biarlah perbedaan itu berjalan apa adanya. Namun tujuan besar untuk menuju City for All, harus tetap terjaga. Ibarat musik orkestra. Ia terdiri dari paduan alat musik berbeda, namun mampu melahirkan harmoni yang indah. Inilah yang saya maksudkan harmoni dalam keberagaman,’’ demikian Cudy. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Dua Fraksi Minta BKD dan Kadisdik Diganti

FPG Beber Isi
SMS Kadisdik

PARIGI – Tekanan politik kembali dialami pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Dua fraksi di DPRD Parimo meminta Bupati Parimo Longki Djanggola agar dua pejabat di lingkungan Pemkab diganti atau dimutasi. Keduanya adalah Kepala Dinas Pendidikan
I Nyoman Sriadijaya dan kepala BKD Karim Samuddin. Keduanya dianggap bertanggungjawab dibalik karut marutnya penerimaan CPNS di Parigi Moutong. Fraksi PADI melalui juru bicaranya Mayasari JFK secara tegas meminta agar bupati mereposisi Kepala BKD Parimo Karim Samuddin, terkait penerimaan CPNS yang banyak menuai protes masyarakat.

Tak hanya Fraksi PADI yang bersuara keras terhadap pemerintah. Fraksi Golkar pun demikian. Melalui juru bicaranya, Mubin Abidin, fraksi pohon beringin ini meminta tiga pejabat sekaligus untuk diganti. Selain Kepala BKD juga Kadisdik I Nyoman Sriadidjaya dan Sekretaris BKD diminta diganti. Senada dengan Fraksi PADI, Mubin beralasan ketiga pejabat ini bertanggungjawab secara langsung terhadap penerimaan CPNS di Kabupaten Parigi Moutong. Khusus soal Kadisdik sebut Mubin bukan hanya permasalahan CPNS yang membuat fraksinya mengusulkan penggantian pejabat tersebut. Kadisdik dianggap melakukan tindakan di luar kompetensinya sebagai pejabat eksekutif dengan mengirim SMS (system maklumat singkat) kepada sejumlah anggota Banggar. Isi SMS tersebut urai Mubin seolah meminta agar DPRD saja yang membayar honor daerah yang ada di sekolah-sekolah. ‘’Ini tindakan keliru karena tupoksi ini ada di eksekutif,’’ ujar Mubin.

Mendapat sorotan telak seperti itu, dua pejabat yang disorot tampak tenang. I Nyoman Sriadidjaya tampak tenang sambil menatap kearah mimbar tempat juru bicara Golkar menyampaikan sikap politiknya. Sementara Karim Samuddin tampak sibuk memerhatikan layar HP digenggamannya. Sama sekali tidak ada gurat ketegangan terhadap sorotan koleganya tersebut.

Bagaimana respons Bupati Parimo Longki Djanggola terhadap serangan dua fraksi ini? Saat menyampaikan jawaban terhadap pandangan fraksi, awalnya Longki masih membaca teks pidato yang sebelumnya sudah disiapkan. Namun terkait dengan sorotan dua fraksi tersebut, Longki menjelaskan tanpa teks. Dengan bahasa yang runut dan terukur, Longki mengurai satu persatu soal penerimaan CPNS di kabupaten Parimo. Menurut mantan Kepala Badan BPMD Provinsi Sulteng ini, soal formasi CPNS pihaknya sudah berupaya dengan sangat maksimal untuk memasukkan formasi yang bisa mengakomodir tenaga honor yang ada, termasuk tenaga guru yang ada di daerah. Namun katanya, kewenangan menentukan formasi bukan ditangan bupati apalagi BKD atau Kepala Dinas Pendidikan. ‘’Kewenangan menentukan formasi ada di MenPAN di Jakarta. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi ini kewenangan pusat,’’ kata Longki. Jika kewenangan itu ada di daerah, maka bisa dijamin tenaga honor khususnya mereka yang sudah lama mengabdi sebagai honor daerah (Honda) akan diakomodir. Longki tampak tidak puas dengan penjelasan lisannya itu. Ia pun memerintahkan kepada dua pejabat yang disorot, I Nyoman Sriadijaya dan Karim Samudin menyiapkan seluruh dokumen yang menggambarkan bagaimana perjuangan pemerintah Kabupaten Parimo memperjuangkan formasi ke MenPAN kepada DPRD. ‘’Tolong Saudara tunjukkan semua berkas yang berkaitan dengan upaya kita meyakinkan pusat , melobi formasi agar sesuai dengan keinginan kita. Tolong diantarkan berkas-berkas itu supaya DPRD percaya. Jangan ada yang ditutup-tutupi,’’ perintah Longki. Sedianya Longki akan menjelaskan seluruhnya beberapa kontroversi khususnya terkait dengan kinerja dua anak buahnya tersebut. Namun urung dilakukan, setelah anggota dewan Asmir Ntosa tiba-tiba mengajukan interupsi mengingatkan soal waktu. ‘’Pimpinan sidang, jam dua nanti kita masuk lagi untuk agenda berikutnya,’’ ujar Asmir mengingatkan. Tanpa panjang lebar, Longki langsung menyudahi penjelasannya.
Sementara itu, dua pejabat yang diminta diganti, Karim Samuddin dan I Nyoman Sriadidjaya saat dimintai komentarnya soal sorotan tersebut, tampak tenang saja. Bahkan Karim mengatakan, ini sebenarnya hanya ketidakpahaman anggota dewan saja. ‘’Tapi kan tadi Pak Bupati sudah minta supaya semua dokumen yang merekam seluruh perjuangan kita meloloskan formasi ke pusat diserahkan ke dewan. Nanti dari situ bisa kelihatan seperti apa upaya kita,’’ katanya sambil tersenyum.
Soal permintaan diganti, Karim juga menanggapi dengan santai. ‘’Terserah bupati, kan beliau pemakai. Urusan ganti-mengganti pejabat itu kewenangan bupati,’’ katanya pendek.
Sedangkan I Nyoman Sriadidjaya juga tampak sangat tenang.

ISI SMS BUKAN BENTUK INTERVENSI
Apa sebenarnya isi SMS yang membuat beberapa anggota Banggar protes keras? Radar Sulteng sempat mendapatkan penggalan SMS yang menurut Mubin ditembuskan ke sejumlah anggota Banggar. SMS tersebut belakangan beredar di kalangan wartawan. Berikut isi SMS itu, Tg jwb pend adalah Tg jwb kt smua. aplg banggar smua bilang pro rakyat, dimana rakyat kita? Ternyata 35 % dr jml penduduk ada di lingk Disdik. Kalau begitu biarlah nanti mgn honda2 (honor daerah, red) yang bpk n tman2 DPRD selalu singgung2 itu sy mintakan agar ybs minta honornya di DPRD saja. apbl sekolah tdk mampu bayar. sy mau lihat bgm keberpihakan anggt DPRD trhdp pendidikan yg akan dilihat n dirasakan oleh rakyat kita. Thanks n salut atas sikap bpk yang vokal. Ttd Disdik.
Soal SMS yang dikirimkan ke beberapa anggota Banggar menurut I Nyoman bukan sebagai bentuk intervensi tetapi hanya sharing bahwa betapa program yang diusulkannya sangat urgen untuk kelangsungan pendidikan di Parigi Moutong. ‘’Saya ingin menekankan bahwa betapa program yang diajukan sangat sangat-sangat urgen, karena ini terkait masa depan pendidikan kita,’’ pungkasnya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Warga Moutong Minta Pembuatan Gerbang Tapal Batas

DOK
SERAP ASPIRASI –Taswin Borman (kanan) sedang melakukan reses di kecamatan Moutong beberapa waktu lalu

PARIGI – Masalah tapal batas, sering menjadi sumber sengketa antara penduduk yang bermukim di wilayah perbatasan. Olehnya diperlukan tapal batas yang jelas untuk memisahkan wilayah administrasi antara dua daerah yang bersangkutan. Inilah antara lain, aspirasi yang mengemuka pada reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Sulteng asal daerah pemilihan Kabupaten Parimo, Drs H Taswin Borman M.Si yang baru-baru ini menggelar reses di dua daerah kecamatan Moutong dan kecamatan Taopa. Saat reses di kecamatan Moutong, warga setempat meminta dibuatkan gerbang di tapal batas yang menandai wilayah administratif Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Pembangunan gerbang tersebut diusulkan di desa Molosipat Kecamatan Moutong. Menurut Taswin, usul warga tersebut adalah sesuatu yang perlu ditindaklanjuti dan seharusnya kata mantan Sekkab Parimo ini, perlu ada pemisah yang menandai batas sebuah wilayah pemerintahan baik itu antarkabupaten terlebih lagi antarprovinsi. Selain soal tapal batas, masyarakat setempat urai Taswin juga pembangunan kantor camat Moutong Timur, perbaikan jalan lingkar di desa Salampengut, pembuatan tanggul di desa Lalap, posyandu dan pembangunan TK Pembina kecamatan Moutong. Tak hanya itu, warga juga meminta bantuan obat-obatan hama kelapa, rehabilitasi SMA Moutong sekaligus penambahan tenaga pengajar serta permintaan perahu dan alat perlengkapan nelayan.
Sedangkan di kecamatan Taopa, Taswin mengaku mendapat titipan aspirasi dari warga berupa tenaga penyuluh pertanian, pencetakan sawah baru, irigasi, perbaikan tambak sibatang serta jalan lingkar Taopa. Kemudian ada juga permintaan pembuatan tanggul hingga pembangunan lampu perampatan.
Menurut Taswin, jika dipilah-pilah mayoritas aspirasi warga yang dikemukakan di dua kecamatan tersebut, adalah kewenangan pemerintah kabupaten. Sebut misalnya, jalan lingkar desa, pembangunan TK Pembina dan pembangunan lampu perampatan dan atau pembangunan Posyandu. Namun demikian katanya, pihaknya menerima semua aspirasi tersebut, untuk kemudian dikomunikasikan dengan pemerintah kabupaten Parimo. Sedangkan aspirasi yang bisa ditangani oleh pemerintah provinsi, seperti pencetakan sawah baru, hama kelapa, tenaga penyuluh dan tapal batas ini akan dilaporkan di dewan untuk kemudian menjadi sikap resmi dewan agar ditindaklanjuti. Mantan calon wakil bupati kabupaten Parimo ini mengingatkan, masyarakat di dua kecamatan tersebut melalui aparat desa kecamatan setempat juga memasukan program-program tersebut di Musrenbang tingkat kecataman. Dengan harapan program-program yang menjadi kewenangan kabupaten bisa terakomodir.
MINTA DILIBATKAN DI MUSRENBANG KABUPATEN Untuk efektifnya aspirasi yang disuarakan warga, Taswin meminta pemerintah Kabupaten Parimo, melibatkan anggota dewan asal Parimo pada forum Musrenbang tingkat kabupaten. Setidaknya kata Taswin, pihaknya bisa mendengar, menyaksikan dan menyimak langsung program-program kabupaten yang bisa disinkronkan dengan provinsi. ‘’Kalau program yang diajukan dalam Musrenbang bisa sharing dengan provinsi, ini akan kita perjuangkan dalam ploting anggaran RAPBD. Ini yang saya maksudkan mengapa anggota dewan tingkat provinsi perlu hadir di Musrenbang kabupaten,’’ rinci Taswin. Dikhawatirkan katanya, jika mereka tidak hadir pada Musrenbang, maka program kabupaten dan program yang diajukan anggota dewan asal Parimo di DPRD provinsi bisa tidak connect. ‘’Jangan sampai program provinsi di kabupaten tidak ketahui oleh pejabat setempat,’’ katanya. Namun kalau jauh-jauh hari sebelumnya sudah digodok di Musrenbang bersama-sama maka kendala-kendala seperti dipastikan bisa diatasi. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Longki Minta Pejabat Tidak Berkecil Hati

Anggaran Dipangkas Tidak Bisa
Menjadi Alasan Tidak Bekerja

PARIGI – Bupati Parigi Moutong (Parimo) Drs Longki Djanggola membesarkan hati para bawahannya yang mungkin anggarannya dipangkas saat pengusulan anggaran di DPRD Parimo yang baru saja menuntaskan pembahasan RAPBD 2010 (29/12) kemarin.

Menurut Longki, pemangkasan anggaran oleh Banggar legislatif tidak bisa dijadikan alasan untuk bekerja setengah-setengah apalagi bersikap apatis tidak bekerja sama sekali. Seorang pejabat katanya, harus kreatif mempunyai terobosan-terobosan dengan berbagai kebijakan yang populis tanpa harus menafikan aturan-aturan hukum. Walaupun ada pemangkasan usulan anggaran namun tidak boleh menyurutkan etos kerja dan pengabdian kepada masyarakat. Memang diakui kata dia, untuk mobilisasi program tidak terlepas dari ketersediaan dana yang cukup. Namun demikian kekurangan anggaran tersebut harus disiasati dengan melahirkan terobosan-terobosan di setiap unit kerja masing-masing. ‘’Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, jangan beralasan karena anggarannya dipangkas lalu bekerja setengah-setengah. Ini tidak boleh. Kerahkan segenap kemampuan untuk pengabdian rakyat di daerah ini,’’ ajak Longki saat melantik pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Parimo di aula kantor bupati Parimo (29/12) kemarin.

Pembahasan anggaran yang berlangsung sejak satu bulan terakhir, kemarin telah selesai. Semangat efisiensi yang dikemukakan oleh Bupati Parimo Longki Djanggola padaa pidato pengantar keuangan beberapa waktu lalu, tampaknya diterjemahkan dengan sungguh-sungguh oleh Banggar DPRD Parimo. Nyaris tidak pernah ada instansi yang tidak mengalami pengurangan anggaran belanja, khususnya item belanja perjalanan dinas dan kegiatan-kegiatan pelatihan serta belanja barang. Dalam catatan Radar Sulteng belanja perjalanan dinas dipangkas berkisar 20 hingga 30 persen setiap dinas. Kemudian ada juga usulan program yang ditolak seperti anggaran untuk radio pemerintah Kerem Nuvula yang mendapat alokasi Rp20 juta namun tidaki disetujui Banggar. Namun demikian ada juga instansi yang mendapat komitmen tambahan dana untuk program-program yang terkait dengan masyarakat. Seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Instansi yang dipimpin oleh Ir Mukramin telah mendapat jaminan dari Banggar mendapat tambahan Rp1 miliar untuk pendampingan Gernas. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Banggar Soroti Honor PNS

PARIGI – Masalah honor Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjadi sorotan para anggota Badan Anggaran. Yang dipermasalahkan adalah pemberian honor kepada PNS yang mengerjakan tugas-tugasnya. Anggota Badan Anggaran Asmir Ntosa menyoroti honor-honor yang peruntukan bagi para pegawai di lingkungan BKD. Menurutnya penghasilan para pegawai di BKD justru lebih besar dari gaji yang mereka peroleh setiap bulannya.

Padahal katanya, kegiatan yang diprogramkan yang menjadi sumber honor PNS masih terkait pada tiga hal yang menjadi tugas dan domain pemerintah yaitu, pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan. ‘’Kalau saya amati, kegiatan yang diprogramkan masih seputar pada tugas-tugas pemerintahan. Jadi untuk apa diberi honor lagi,’’ kritiknya. Anggota Banggar lainnya, Hazairin Paudi juga mengkritik besarnya honor-honor tersebut.

Total anggaran yang diusulkan untuk honor PNS di BKD sebesar Rp181 juta. Badan Anggaran yang dipimpin Taufik Borman itupun menyepakati untuk memangkas anggaran honor PNS sebesar 30 persen dari total angka yang diusulkan. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

PNS Berprestasi Diganjar Beasiswa Puluhan Juta

Banggar Pertanyakan Mekanisme
Penentuan PNS Berprestasi

PARIGI – Badan Kepegawaian Daerah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap pegawai yang berprestasi. Sebaliknya BKD juga akan memberikan punishment kepada PNS yang tidak menaati aturan kepegawaian. Untuk keperluan tersebut, Kepala BKD Parimo Abdul Karim Samuddin SH mengatakan telah mengusulkan anggaran sebesar Rp280 juta untuk reward (penghargaan) kepada PNS yang berprestasi. Namun program BKD tersebut mendapat serangan telak dari sejumlah anggota Banggar, salah satunya datang dari Hazairin Paudi. Politisi PAN ini mempertanyakan mekanisme penentuan PNS berprestasi termasuk standar yang digunakan untuk menentukan PNS yang berprestasi. Ia mengkhawatirkan, jangan sampai penentuan PNS berprestasi ditentukan secara sepihak tanpa ada standar baku yang pada akhirnya akan melahirkan disharmonisasi sesama PNS. Lebih tegas lagi pimpinan rapat, Taufik Borman meminta BKD agar merinci identitas PNS berprestasi yang telah mendapat beasiswa S1, S2 hingga S3. ‘’Tolong kami diberikan copy-an nama-nama PNS yang berprestasi yang sudah dan sedang menempuh pendidikan,’’ ujar Taufik Borman.

Menjawab pertanyaan anggota Banggar, Kepala BKD Karim Samudin mengatakan, pihaknya sudah mempunyai standar baku dalam menentukan PNS yang berprestasi demikian pula sebaliknya. Standar tersebut adalah dokumen daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) yang penilainya adalah atasan langsung dari PNS yang bersangkutan. ‘’Jadi tidak ditentukan secara sepihak, standar dan prosedurnya baku dan terukur,’’ jelas Karim. Beasiswa ini katanya terdiri dari dua pintu, yakni melalui PNS berprestasi dan PNS ekonomi lemah namun mempunyai kemampuan akademik yang memadai. Standar beasiswa juga sudah ditentukan, Rp20 juta untuk pascasarjana dan Rp40 juta untuk program S3.
Hazairin mengingatkan, sekalipun sudah ada mekanisme baku dalam menentukan nama PNS berprestasi, ia mengharapkan dilakukan dengan objektif dan terukur. ‘’Ini penting dilakukan agar tidak memicu suasana disharmonisasi di antara sesama PNS,’’ ujarnya mengingatkan. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Terima RAPBD, Fraksi Keluarkan Sejumlah Rekomendasi

PARIGI – Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD telah disahkan menjadi APBD 2010. Pembahasan yang memakan waktu satu bulan lebih itu, berakhir pada (30/12) Desember 2009 melalui rapat paripurna yang berlangsung di DPRD Parimo (30/12) lalu. Lima fraksi yang menyampaikan pendapat akhir terhadap RAPBD 2009, walaupun menyatakan bisa menerima namun tetap bersikap kritis dengan merekomendasikan berbagai hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah pada tahun-tahun kedepan.
Fraksi Partai Bulan Bintang yang disampaikan juru bicaranya Salmin Loji menyoroti soal lemahnya aparatur pemerintah, mengidentifikasi potensi retribusi yang diharapkan bisa menambah pundi-pundi kas daerah. Sedangkan Fraksi PADI merekomendasikan banyak hal. Juru bicara fraksi ini Mayasari JFK merinci beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah, seperti, optimalisasi pajak dan retribusi, penertiban asset pemerintah dan meminta bupati untuk tidak memperpanjang usia pension pejabat kecuali yang dianggap mempunyai kualifikasi lebih dibandingkan pejabat lain. Menurut perempuan berjilbab ini, saran dan rekomendasi tersebut semata-mata untuk kepentingan regenerasi di tubuh birokrasi Parimo.
Fraksi Golkar, Mubin Abidin meminta penjelasan soal utang luar negeri pemerintah, utang pada bank pemerintah serta utang pada rekanan. Sedangkan Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Suwardi mengungkap banyak hal yang perlu ditindaklanjuti pemerintah. Salah satunya adalah kerusakan ekosistem akibat perambahan hutan yang tidak terkendali serta program Gernas di Dinas Perkebuhan dan Kehutanan yang perlu diseriusi. Terakhir adalah Fraksi Toraranga. Fraksi yang mengutus Asgaf sebagai juru bicaranya, menyoroti soal perbedaan data keuangan antara Bappeda dan Bagian Keuangan Pemkab, banyaknya proyek tidak bisa selesai tepat waktu serta pengadaan KTP yang tidak perlu lagi dipihakketigakan dan dikembalikan kepada instansi yang berwenang.
Sayangnya, Bupati Parimo Longki Djanggola tidak punya banyak waktu untuk merespons satu persatu usulan dan rekomendasi dari kelima fraksi tersebut. Pasalnya, anggota Banggar Asmir Ntosa tiba-tiba melakukan interupsi, mengingatkan waktu yang membuat Bupati Longki Djanggola menyudahi penjelasannya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Reses, Amrullah Bantu Tiga Sekolah

DOK
TATAP MUKA – Anggota DPRD Sulteng Amrullah SK Almahdaly (kanan) saat melakukan tatap muka dengan masyarakat dan Muspika kecamatan Toribulu.

PARIGI – Anggota DPRD Sulteng H Amrullah SK Almahdaly, beberapa waktu lalu, menggelar reses di daerah pemilihannya tepatnya di Toribulu – Parigi Moutong. Dalam reses yang diisi dengan peninjauan ke sekolah dan proyek irigasi, Amrullah juga menggelar pertemuan dengan masyarakat yang berlangsung balai di pertemuan kecamatan Toribulu. Pada pertemuan yang dihadiri para unsure musyawarah kecamatan (Muspika), kepala desa se kecamatan Toribulu anggota BPD dan LPMD serta WIA desa se kecamatan Toribulu. Kemudan hadir pula ketua KNPI, ketua PHBI, MUI, anggota DPRD Parimo Drs Mubin (Golkar) dan Abdullah (PKPB) dan ketua adat. Tak kurang 200 orang lebih hadir pada pertemuan tersebut.
Kepada Radar Sulteng, politisi PKPB ini mengatakan, pada pertemuan sehari itu, ia banyak menerima aspirasi dari masyarakat. Misalnya soal pola rekrutmen CPNS. Pada rekrutmen CPNS menurut Amrullah masyarakat mengeluhkan pemerintah karena tidak membuka formasi guru agama padahal kebutuhannya di daerah khususnya di kecamatan Toribulu kebutuhannya sangat besar. ‘’Justru yang diterima adalah formasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan,’’ kata Amrullah menirukan keluhan masyarakat.
Selain rekrutmen CPNS, mayoritas peserta pertemuan meminta sudah saatnya pemerintah daerah membangunan sekolah setingkat SMA di kecamatan Toribulu. Saat ini katanya sekolah setingkat SMA hanya ada di Kasimbar dan Ampibabo.
Dua sekolah yang berada di kecamatan lain itu, tidak bisa menerima lulusan SMP dari kecamatan Toribulu, pasalnya mereka juga harus menerima lulusan sekolah SMP dari wilayahnya. ‘’Akibatnya banyak anak-anak yang memilih putus sekolah karena tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMA,’’ kata Amrullah.
Sebenarnya menurut Wakil ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulteng, yang kini duduk di komisi IV yang membidangi kesejaheraan rakyat ini, pemerintah bisa saja merencanakan pembangunan sekolah SMA di kecamatan Toribulu, pasalnya masyarakat setempat sudah menghibahkan tanah seluash 2,5 hektar ke pemerintah kabupaten untuk keperluan pembangunan sekolah SMA di Toribulu.
Tak hanya menerima keluhah soal sekolah, Amrullah mengaku masyarakat juga mengeluhkan soal kondisi irigasi yang rusak berat, menyebabkan debit air menjadi berkurang. Padahal katanya, irigasi itu bisa mengairi 1.000 hektar lebih sawah petani. ‘’Saya sudah lihat langsung, irigasinya yang jebol. Air tidak lagi mengalir melalui bendungan melainkan masuk ke lubang beton dan airnya keluar di desa sebelah,’’ ulas Amrullah.
Selanjutnya, Amrullah yang juga Ketua POBSI Sulteng ini mengatakan, hal lain yang memprihatinkan adalah banyaknya sekolah ibtidaiyah di wilayah ini yang mendapat perhatian memadai dari masyarakat. Alhasil kata Amrullah untuk membuat sekolah-sekolah agama tersebut bisa sekadar bertahan, adalah dengan mengandalkan swadaya. Itupun dengan swadaya seadanya, banyak guru di sekolah-sekolah itu yang tidak mendapatkan honor. ‘’Ada kalanya ada juga guru-guru yang tidak mendapatkan honor, jadi murni keran pengabdian,’’ kata Amrullah.
Menanggapi aspirasi masyarakat itu, Amrullah mengatakan, soal rencana pendirian sekolah sudah dikomunikasikan ke Pemprov Sulteng melalui Dikjar. Bahkan hal ini katanya sudah dikomunikasikan ke anggota DPR RI komisi X yang membidangi pendidikan, budaya dan pariwisata serta pemuda dan olahraga, Akbar Zulfakar Sipanawa. Ini juga kata dia
Dikomunikasikan dengan ke konsultan perencana untuk pembuatan master plannya.
Soal irigasi, ini juga sudah disampaikan ke komisi III DPRD Sulteng yang membidangi pembangunan. Kebetulan kata dia pimpinan di komisi III, Nawawi S Kilat dan Erwin Burase adalah ketua dan wakil ketua di komisi III dan berasal dari daerah pemilihan Parimo. ‘’Ini akan membuat usulan-usulan masyarakat bisa diakomodir secepatnya,’’ katanya berharap.
Terkait dengan formasi CPNS, menurut Amrullah pemerintah setempat harus membuka formasi sesuai dengan kebutuhan setempat. Memberi ruang yang cukup bagi masyarakat setempat yang mempunyai potensi untuk direkrut dalam penerimaan CPNS daerah. Sedangkan soal sekolah ibtidaiyah, peraih suara sebanyak 11.169 pada Pemilu April lalu mengatakan, pihaknya juga berupaya untuk mengomunikasikan masalah ini dengan pihak-pihak terkait di tingkat provinsi. Bahkan terkait dengan kendala pendidikan di Toribulu, pihaknya memberikan bantuan dana pembangunan kepada tiga sekolah berbeda di wilayah itu.
Reses yang berlangsung Rabu 23 desember 2009, itu juga merekam banyak aspirasi masyarakat yang mestinya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Kebetulan kata dia, pada saat yang bersamaan hadir pula dua anggota dewan asal kabupaten Parimo. ‘’Hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan kabupaten langsung dijelaskan oleh anggota dewan Parimo,’’ demikian Amrullah. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Program Duplikasi Bukti Lemahnya Koordinasi

PARIGI – DPRD Kabupaten Parigi Moutong menyoroti lemahnya koordinasi antara seluruh unit kerja dalam hal ini SKPD dengan Bappeda. Sorotan itu mengemuka pada pembahasan RAPBD 2010 Kabupaten Parigi Moutong, yang saat ini sedang berlangsung. Salah satu bukti lemahnya koordinasi SKPD dengan Bappeda, adalah masih sering ditemukannya, duplikasi program antara dinas bahkan dengan Bappeda itu sendiri.
Seperti yang diungkapkan oleh anggota Banggar, Asmir Ntosa, ada duplikasi program antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) dengan Bappeda. Asmir mengatakan, program yang tumpang tindih itu terlihat dari usulan kegiatan yang sama namun dengan mata anggaran yang berbeda. Salah satunya program pemecah biji kakao. Dinas Kehutanan dan Perkebunan mengusulkan Rp20 juta sedangkan Bappeda mengusulkan Rp600 juta.

Asmir menambahkan, Bappeda tidak sepantasnya memprogramkan kegiatan semacam ini, jika kegiatan ini dianggap penting salah satunya harus dicoret. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Usman Yamin itu, belum sempat mengambil keputusan untuk mencoret salah satunya. Banggar lalu menyepakati untuk menunda dan akan dibahas kemudian. Beberapa anggota Banggar, tetap mempertahankan agar kegiatan tersebut tetap ada, tetapi dikembalikan ke instansi teknis dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Beberapa staf Bappeda Parimo yang ikut hadir pada pembahasan anggaran tampak tidak memberikan reaksi apa pun terhadap kontroversi itu. Sedangkan Kepala Dinas Dishutbun Ir Mukramin, walau tetap mempertahankan agar program tersebut melekat di instansinya, namun ia juga tidak mau menyerang secara terbuka koleganya di Bappeda. ‘’Mungkin kalau Bappeda ikut merencanakan kegiatan ini, mereka mungkin akan membeli mesin yang besar karena anggarannya juga besar. Kalau kita mesinnya kecil sehingga anggarannya cukup Rp20 juta saja,’’ jelasnya. Belum ada keputusan soal duplikasi program tersebut, karena akan dibahas kemudian. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Tim Jasa Giro Ngambang

PARIGI – Tim yang dibentuk DPRD Parimo untuk menyelidiki jasa giro di 12 rekening milik Pemerintah Kabupaten Parimo, kini mengambang alias tidak jelas. Mekanisme pertanggungjawabannya juga kabur, tidak diketahui apakah cukup dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dewan atau di forum Badan Anggaran yang merekomendasikan tim kecil beranggotakan empat orang tersebut.
Salah satu anggota tim Alfres Tonggiroh yang ditemui beberapa waktu lalu mengatakan, timnya sudah berhasil merampungkan tugas yang diberikan Banggar. Pihaknya kata politisi PDIP ini mendapat copyan rekening koran dari bagian keuangan Pemda. Hasilnya, memang tidak ada temuan yang mencurigakan. ‘’Hanya kesalahan pencatatan saja,’’ katanya kepada Radar Sulteng beberapa waktu lalu.
Alfres menjanjikan bahwa hasil kerja tim akan dilaporkan di depan forum Badan Anggaran. Namun sejauh ini, hasilnya tidak juga disampaikan di forum Badan Anggaran. Saat ditemui Rabu (23/12) lalu, Alfres mengaku sudah menyerahkan laporan timnya ke ketua dewan. ‘’Tapi saya tidak tahu kapan disampaikan di forum,’’ katanya. Anggota Banggar lainnya, I Made Yastina, mengatakan, idealnya hasil kerja tim memang harus disampaikan ke forum Banggar. ‘’Kan yang merekomendasikan adalah Badan Anggaran, maka apapun hasilnya harus disampaikan ke forum. Tapi sejauh ini belum ada laporan,’’ sorotnya.
Pembentukan tim empat yang beranggotakan……sebenarnya untuk mengetahui besarnya jasa giro di empat bank berbeda yang selama pembahasan terus memicu kontroversi. Ini disebabkan, karena besarnya jasa giro yang disampaikan oleh tim anggaran Pemda selalu berbeda. Pembentukan tim empat tersebut dimaksudkan untuk menyudahi kontroversi tersebut, sayangnya sampai saat ini tim yang sudah berumur satu minggu lebih itu, tidak diketahui hasil kerjanya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Lely Pariani Disebut Seken Tapi Masih Mulus

PARIGI – Pembahasan anggaran DPRD Parimo terus diwarnai dengan berbagai statemen yang sebenarnya tidak pantas untuk diungkapkan oleh seorang anggota dewan. Sehari sebelumnya, pembahasan anggaran yang menghadirkan Dinas Pertanian dan Peternakan sempat diwarnai oleh statemen Kisman DB Sultan yang menghardik Kadistanak Nahyun Biantong, (Radar Sulteng 24/12), yang kemudian mengundang kecaman dari rekannya sesama anggota dewan. Kemarin (24/12) kejadian serupa kembali terjadi dan masih dilakukan oleh orang yang sama, Kisman DB Sultan. Saat sesi pembahasan belanja dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Kisman DB Sultan secara terang-terangan menyebut rekannya Lely Pariani dengan sebutan seken tapi mulus. Pernyataan itu berawal saat pembahasan soal fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang juga masuk dalam program Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB. Kisman menyebutkan, dalam konteks KDRT mestinya jangan hanya laki-laki yang disalahkan karena dalam kasus tertentu, perempuan juga melakukan KDRT kepada laki-laki.
Entah ada korelasinya atau tidak, Kisman seolah ingin berbagi kiat agar KDRT tidak marak terjadi, maka yang perlu dilakukan para perempuan (istri, red) adalah harus bisa bersolek, merias diri sehingga tidak terlihat kusam. ‘’Jangan tidak pernah mandi tiga hari tiga malam, kalau begini kan kelihatannya tidak bagus,’’ cerocos Kisman. Teman-teman sesama Banggar terlebih kalangan eksekutif tampak tidak bereaksi apa-apa mendengar pernyataan Kisman yang mengalir dengan lancar. Sesaat kemudian ia pun langsung mengambil contoh kepada rekannya Lely Pariani sebagai perempuan yang gemar bersolek dan pandai merias diri. ‘’Coba lihat seperti Ibu Lely, sudah seken tapi masih mulus,’’ katanya tiba-tiba.
Mendengar pernyataan yang tidak diduga itu, beberapa anggota Banggar perempuan terlihat kurang nyaman namun tidak juga mengajukan interupsi. Sedangkan Lely Pariani yang ditohok, tampak menatap kearah Kisman DB Sultan sambil geleng-geleng kepala. Sementara pejabat dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana juga terdiam mendengar statemen anggota dewan yang terhormat itu. Seusai Kisman berbicara, Mayasari JFK langsung meraih mikrofon di depannya. Ia meminta kepada pimpinan sidang agar pembahasan anggaran fokus tidak melebar kemana-mana. ‘’Bapak pimpinan rapat, saya melihat pembicaraan soal anggaran sudah bias dan melebar kemana-mana, untuk efektifnya kita fokus saja pada ploting angka-angka, kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan soal pemberdayaan perempuan bisa diakomodir di forum lain,’’ tandas Maya yang langsung disetujui pimpinan rapat Taufik Borman.
Terpisah, Mayasari yang dimintai pendapatnya soal istilah seken tapi masih mulus mengaku sangat tidak nyaman dengan istilah itu. ‘’Memangnya perempuan itu barang, koq disebut seken. Ini sangat disayangkan, karena di tengah upaya kita memperjuangkan kesetaraan perempuan melalui affirmative action, tapi masih ada begini-begini. Saya merasa tidak nyaman,’’ kata Maya.
Ditempat terpisah, Lely Pariani yang ditemui mengakui memang kurang nyaman dengan istilah itu apalagi jika sampai dialamatkan kepada dirinya. Namun ia berupaya tegar, terlebih katanya pembahasan soal perempuan di forum dewan memang agak langka, sehingga banyak antusias. ‘’Untuk saat ini saya memaknainya seperti itu,’’ katanya dengan raut muka kecewa. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Dinas Perkebunan Dapat Tambahan Rp1 M

PARIGI – Jika dinas lain ‘’mengeluh’’ karena anggarannya selalu dipangkas, maka tidak demikian halnya dengan Dinas Perkebunan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong, justru mendapat tambahan dana sebesar Rp1 miliar dari anggota Badan Anggaran (Banggar). Tadinya, dinas yang berhasil dengan program Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (Gernas) itu, sejumlah anggarannya kegiatannya akan dipangkas. Namun penjelasan yang runut disampaikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Dishutbun) Parimo, Ir Mukramin, mampu meyakinkan seluruh anggota Banggar, hingga akhirnya anggarannya ditambah dari Rp240 juta menjadi Rp1 miliar. ‘’Saya kira ini, program yang sangat bagus, saya usulkan anggaran ditambah menjadi Rp1 miliar,’’ ujar anggota Banggar Hazairin Paudi. Usulan politisi PAN ini juga diamini hampir semua anggota Banggar yang hadir.

Program yang mendapat respons positif dari dewan tersebut adalah dana pendamping untuk program Gerhan sebesar Rp240 juta. Anggaran tersebut diarahkan untuk survey, pelatihan petani, monitoring dan evaluasi kemudian CPCL (calon petani calon lahan). Menurut Mukramin angka ini masih jauh dari cukup, namun pihaknya baru mengusulkan dana sebesar Rp240 juta, karena Pemda sendiri sedang dililit dengan masalah keuangan. ‘’Kalau ada komitmen tambahan dana dari dewan, saya kira ini sangat bagus, berarti bisa meng-cover seluruh kegiatan yang terkait dengan Gerhan,’’ kata Mukramin. Optimisme anggota dewan untuk menambah dana pendamping sebesar Rp1 miliar tersebut, dengan alasan dana pendamping tersebut bisa mempercepat anggaran Gerhan yang turun ke Kabupaten Parimo sebesar Rp15 miliar.

Sebelumnya, Kadis Dishutbun Ir Mukramin, menjelaskan proyek Gerhan di Parimo termasuk cukup berhasil secara nasional. ‘’Dari 8 kabupaten penyelenggara Gerhan di Indonesia, Parigi Moutong cukup berhasil. Makanya pada 2010 dana Gerhan kita naik menjadi Rp15 miliar,’’ jelasnya. Pada 2009, Parigi Moutong mendapat Rp4,3 miliar dengan luas lahan 1.400 hektar. Proyek yang berlangsung hingga 2011 mendatang itu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kakao di daerah ini. (yar)

adalah yang termasuk berhasil

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Kisman DB Sultan Dinilai Tidak Konsisten

PARIGI - Di sela-sela pembahasan RAPBD 2010, yang menghadirkan Dinas Pertanian dan Peternakan , tiba-tiba suasana menjadi hening. Anggota Banggar Kisman DB Sultan mengajukan protes keras kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Ir Nahyun Biantong, yang dinilainya sangat melecehkan anggota dewan yang terhormat. ‘’Tolong Saudara Kadis, Anda kelihatannya melecehkan anggota dewan, berbicara sambil merokok. Kalau sedang berbicara jangan merokok. Jangan samakan instansi dewan dengan dinas saudara,’’ hardik Kisman dengan suara keras.
Suasana rapat Banggar yang tadinya cukup hidup, tiba-tiba hening mendengar pernyataan anggota Fraksi Toraranga yang tidak diduga-duga itu. Tak berhenti sampai disitu, Kisman kembali mengumbar pernyataan dengan suara keras. ‘’Saudara hargai anggota dewan,’’ katanya sekali lagi. Mendapat sorotan seperti itu, Nahyun terlihat santai. Sambil meletakan rokok kreteknya di asbak, ia tampak tersenyum sambil menyimak pernyataan keras yang terus menerus dikeluarkan oleh Kisman DB Sultan.
Namun sikap Kisman yang melarang Nahyun merokok, ternyata tidak konsisten. Pasalnya, pada saat yang bersamaan, ia juga tampak mengisap rokok. Radar Sulteng sempat melongok ke tempat duduknya sekadar memastikan apakah mantan Kades Lemo itu merokok atau tidak. Tampak sebuah asbak mengepulkan asap tepat berada disamping kanannya. Sesaat kemudian seusai melancarkan protes kerasnya, asap rokok langsung mengepul dari mulutnya.
Sikap politisi PKB tersebut ternyata tidak direspek oleh rekannya sesama anggota Banggar. Beberapa anggota dewan yang sempat ditemui Radar Sulteng menyayangkan sikap rekannya yang tidak bisa mengontrol bahasanya. ‘’Mengkritik boleh tapi bahasanya santun jangan ngawur, kita ini wakil rakyat jadi berbahasalah yang santun. Saya jadi tidak respek dengan perilaku teman-teman semacam itu,’’ ujar salah satu anggota dewan yang meminta namanya tidak ditulis. Sedikitnya ada empat anggota dewan yang ditemui mengaku tidak setuju dengan sikap yang ditunjukan rekannya itu. Beberapa pejabat eksekutif yang ditemui juga mengatakan hal yang sama. ‘’Melarang merokok, dia juga sama, malah lebih parah lagi,’’ sungut salah satu pejabat.
Radar Sulteng yang mencoba mengkonfirmasi kepada anggota dewan Made Yastina, apakah tata tertib anggota dewan melarang merokok di tempat sidang, politisi Golkar ini mengaku tidak ada larangan merokok dalam tatib. Ditanya soal sikap rekannya, Kisman DB Sultan, ia menolak berkomentar. ‘’Sudahlah saya tidak mau komentar soal itu,’’ elaknya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Peta Dasar Belum Masuk Dalam Program 2010

Susi Andayani: Ini Program
Penting yang Perlu Masuk pada 2010

PARIGI – Kabupaten Parigi Moutong termasuk salah satu kabupaten di Indonesia atau bahkan satu-satunya di Sulawesi Tengah kecuali Kabupaten Sigi yang tidak mempunyai peta dasar (peta rupa bumi, peta topografi dan peta pemerintahan). Padahal peta ini memegang peranan penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Di sisi lain, masih minimnya tenaga terampil yang memahami tentang pemetaan guna mempercepat penyediaan akses informasi yang disajikan dalam system informasi geografis. Selain itu juga belum terjalinnya kerjasama antara pemerintah Kabupaten Parimo dengan Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) dalam menyediakan peta dasar tersebut.

Menurut Susi Andayani ST, salah satu staf Bappeda yang ikut dalam pembahasan RAPBD 2010 di kantor DPRD Parimo (22/12) kemarin, kegiatan ini sangat penting untuk segera dimasukan dalam komposisi program Bappeda 2010, walau dalam RKA Bappeda kegiatan ini belum terakomodir. Alasannya menurut mantan aktivis Pelajar Islam Indonesia di Jakarta ini, selain 17 aturan UU dan PP serta Perda yang menjadi dasar program ini, fakta lain bahwa peta dasar yang tersedia saat ini masih sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan pemanfaatan ruang di tingkat kabupaten maupun desa. Lanjut dikatakannya, ini juga untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang dalam kaitannya dengan pengendalian pemanfaatan ruang bagi pemerintah dan masyarakat. Kemudian lanjut perempuan berjilbab ini, dengan adanya peta dasar tersebut sangat membantu untuk menetapkan batas-batas desa dan kecamatan. ‘’Jangan lupa konflik-koflik agraria yang kerap terjadi disebabkan tidak adanya pemetaan ruang yang jelas,’’ ujar Susi.

Ditempat yang sama, Kepala Bappeda Parimo Ir Muhammad Idrus mengatakan, terkait dengan rencana program tersebut maka yang perlu dilakukan adalah membuat MoU antara Pemda dan Bakosurtanal dalam menyediakan peta dasar. Kemudian menyempurnakan peta dasar sesuai kondisi terkini sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Untuk kaitan itu ungkap Idrus, perlu melakukan pelatihan untuk menghasilkan tenaga terampil melalui magang di Bakorsutanal sekaligus sebagai tenaga penyempurna peta dasar Kabupaten Parimo.

Susi Andayani menambahkan, belum masuknya rencana kegiatan ini dalam RKA Bappeda karena program ini menyusul kemudian dari pemerintah pusat. ‘’Sekarang mumpung pembahasan sedang berjalan kita coba masukan. Mudah-mudahan ini bisa diterima dewan untuk masuk dalam program Bappeda 2010,’’ pungkasnya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Warga Tipo Minta Pembangunan Tanggul Abrasi

YARDIN
KUNJUNGAN RESES – Anggota DPRD Sulteng dan DPRD Kota Palu dalam kunjungan reses yang berlangsung di Kelurahan Tipo (27/12) kemarin



DPRD Sulteng Gelar
Reses di Kelurahan Tipo///sub

PALU – Tiga anggota DPRD Sulteng asal daerah pemilihan (dapil) kota Palu (27/12) kemarin menggelar reses di Kelurahan Tipo tepatnya di pantai wisata bahari Djuhaepa Palu Barat – Tipo. Reses yang diikuti oleh Lutfhi Lembah (PAN) Lusi Pratikno (Demokrat) dan Vera Rompas Mastura (Golkar) yang kebetulan berhalangan hadir. Selain ketiganya juga hadir dua wakil rakyat dari DPRD Kota Palu, masing-masing Wakil ketua DPRD Kota Palu Yos Sudarso Mardjuni dan Ernawatie, keduanya dari Demokrat.

Suasana reses kemarin berlangsung istimewa, karena warga Tipo yang dimotori Asgar Djuhaepa menyiapkan penyambutan secara istimewa. Tak hanya menyiapkan ruang pertemuan di kawasan wisata yang menjadi jujugan warga kota itu, warga juga menyiapkan penyambutan dengan tarian rebana serta tari pamonte yang dibawakan dengan sangat apik oleh gadis-gadis setempat.

Dialog yang berlangsung satu jam lebih itu diisi dengan dialog antara warga dan anggota DPRD Sulteng. Reses yang berfungsi untuk melakukan penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara) itu, berlangsung dinamis. Ada beberapa usulan-usulan penting yang dikemukakan oleh sejumlah warga, bahkan ada beberapa di antaranya yang mendesak untuk segera di tangani, seperti pembuatan bronjong untuk menahan gerusan air di sungai Nggolo dan abrasi yang mengancam pantai di sepanjang kawasan ini.

Seperti yang diungkapkan oleh Astam Abdullah, Ketua LPM Kelurahan Tipo. Menurut Astam beberapa usulannya tersebut bahkan sudah disuarakan dalam setiap kali reses DPRD Kota Palu atau kunjungan pejabat hingga Musrenbang kecamatan, namun tetap saja tidak mendapat respons yang memadai. Misalnya soal abrasi pantai di kawasan pantai Tipo. Menurut Astam, ancaman abrasi sudah tahap memprihatinkan. Jika tidak ada perhatian secepatnya maka gelombang laut akan mengancam pantai dan tanah milik penduduk setempat.
Selain itu ada juga Astam meminta dewan memperjuangkan aspirasi mereka yang sudah bertahun-tahun mengharapkan pemerintah untuk membangun dinding penahan (bronjong) di sungai Nggolo. ‘’Kalau hujan lebat kami sering dihantui ketakutan karena keselamatan kami terancam oleh batu yang berasal dari sungai. Ini sudah sering kami suarakan tapi tetap saja tidak ada perhatian pemerintah,’’ curhat Astam. Hal lain yang diungkapkan adalah soal pengairan pada lahan pertanian penduduk seluas 15 hektar. sebelumnya urai Astam masalah ini sudah teratasi setelah PDAM mengalirkan pipa-pipanya namun belakangan pipa itu dicabut oleh PDAM sendiri. Akibatnya lahan perkebunan tersebut tidak bisa difungsikan secara maksimal.

Reses yang dimanfaatkan oleh warga untuk ajang curhat itu, juga dimanfaatkan oleh Imam Desa Tipo Jamaludin yang meminta agar DPRD Sulteng memperjuangan pagar sekolah Tsanawiyah di Buluri yang sejak 1970 tidak pernah dipagar. ‘’Kita sudah coba dengan pagar darurat tapi tidak lama rusak. Makanya melalui anggota dewan kami minta pagar permanen,’’ ungkapnya. Menurut Jamaluddin, pihaknya tetap memperjuangkan agar sekolah tersebut dibangunkan pagar yang memadai.
Sedangkan tokoh adat Ahli Ali meminta perhatian yang optimal terhadap kelestarian adat. Olehnya pemerintah perlu menyediakan pakaian adat dan tempat adat yang memadai. Selain itu ia juga menyoroti masih maraknya bagang yang ada di Teluk Palu, padahal sudah ada Perda yang melarang.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Sulteng Luthfi Lembah, mengaku akan menampung dan memperjuangan aspirasi masyarakat setempat. Sedangkan hal-hal yang sifatnya mendesak seperti abrasi dan penggerusan dinding sungai Nggolo bisa dimasukan dalam program penanggulangan bencana. ‘’Dengan cara ini bisa secepatnya ditangani,’’ kata politisi PAN ini.
Ditempat yang sama, Lusi Shanti juga mengemukakan, bahwa reses yang dilakukannya adalah dalam rangka RAPBD 2011. Ia meminta kepada warga agar aspirasi yang telah disampaikan itu, juga diangkat dalam Musrenbang tingkat kecamatan. Dengan demikian ungkap Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulteng ini, aspirasi yang disampaikan di reses dan program yang dimasukan di Musrenbang bisa connect. Ia mengatakan, banyak usulan yang disampaikan sebenarnya merupakan domain pemerintah kota ini akan coba dikomunikasikan dengan pemerintah kota agar bisa diatasi. Reses yang berlangsung satu jam lebih itu dihadiri aparat kelurahan Tipo, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda dan tokoh perempuan serta kalangan adat. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Pemberdayaan Perempuan dan KB Belum Cerminkan Program Perempuan

PARIGI – Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kabupaten Parimo dinilai belum mencerminkan keberpihakan terhadap pemberdayaan perempuan. Hal itu terlihat dari usulan program yang dicanankan instansi ini. Menurut anggota Banggar DPRD Parimo, Mayasari JFK, dari Rp3,9 miliar total anggaran yang diajukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan yang dialokasikan untuk pemberdayaan perempuan, melalui peran wanita keluarga sehat sejahtera (P2WKSS) sebesar Rp64,5 juta. Sedangkan penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi keluarga miskin hanya sebesar Rp12,2 juta. Kemudian, ada juga program pemberdayaan yaitu pelatihan teknologi tepat guna (TTG) bagi perempuan dan anak-anak hanya sebesar Rp99,7 juta. ‘’Kalau dilihat dari total anggaran belanjanya, tidak berbanding dengan angka yang diplot untuk pemberdayaan,’’ kritik politisi PPP ini.
Menurut Maya, jika dilihat secara total, maka yang dominan adalah belanja rutinnya ketimbang belanja pemberdayaan.
Ia mengusulkan kedepannya, pola ini harus dibalik atau minimal fifty-fifty antara belanja rutin dan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan rakyat.
Trend ini kata dia bukan hanya terjadi di Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, tetapi juga terjadi di dinas-dinas lain. Hanya saja kata Sekretaris DPC PPP Parimo ini, Badan Pemberdayaan Perempuan yang secara spesifik mengarahkan program-programnya pada perempuan harus terus dikawal, tidak saja oleh politisi perempuan seperti dirinya melainkan semua aktivis perempuan di daerah Parimo. ‘’Saya kira ini perlu menjadi perhatian, tidak saja politisi perempuan di dewan, melainkan semua aktivis perempuan mulai dari pemerintahan dan organisasi politik hingga LSM perempuan,’’ ujar Maya saat pembahasan anggaran di DPRD Parimo beberapa waktu lalu.
Menanggapi komposisi anggaran untuk pemberdayaan yang sangat minim, Maya meminta agar dana tersebut tetap diarahkan sesuai dengan tujuan program yang sudah ditetapkan. ‘’Ini akan terus dikawal agar alokasi anggarannya benar-benar fokus untuk kepentingan perempuan,’’ pungkasnya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Jasa Giro Tidak Bermasalah, Hanya Kesalahan Pencatatan

Hari Ini Hasil Penyelidikan
Jasa Giro Dilaporkan

PARIGI – Tim kecil yang dibentuk DPRD Parimo yang beranggotakan empat orang langsung bergerak cepat. Tim yang diberi tugas menyelidiki 12 (bukan 11) rekening jasa giro milik pemerintah di 4 bank itu kini sudah mengantongi hasilnya. Namun salah satu anggota tim, Alfres Tonggiroh mengelak merinci hasil kerja yang telah didapatkan oleh timnya itu. ‘’Jangan disebutkan dulu, tunggulah laporan resminya di depan Banggar besok (hari ini). Tidak enak kalau ini sudah bocor duluan ke pers,’’ elaknya halus.
Berbeda dengan skenario sebelumnya, bahwa tim kecil ini akan mengundang atau mendatangi pihak perbankan dimana rekening Pemda terdaftar. ‘’Skenario itu tidak jadi dilakukan, karena pemerintah melalui bagian keuangan mempunyai good will (niat baik, red) untuk memberikan data rekening yang dibutuhkan. Makanya kami tidak perlu mendatangi bank, toh hasilnya sama saja,’’ katanya.
Walau tidak bersedia merinci hasil kerja timnya, namun politisi PDIP ini bersedia memberikan bocoran sedikit hasil kerja timnya, bahwa hasil penyelidikan terhadap print out jasa giro dari 12 rekening pemda yang ada tidak ada masalah. ‘’Hanya kesalahan pencatatan saja. Itu saja dulu yang saya sampaikan, selebihnya nanti didengar laporan besok,’’ ujar Alfres.
Tim yang beranggotakan empat orang, terdiri dari Alfres Tonggiroh, Arif Alkatiri, Made Sudarsana dan Nasrun Hamzah. Dibentuknya Tim Empat tersebut dipicu oleh keterangan pihak eksekutif yang selalu menyajikan angka berbeda. Ada yang menyebut, jasa giro Rp1,6 miliar kemudian versi lain menyebutkan Rp148 juta dan terakhir Rp559 juta. Namun menurut Alfres kesalahan angka-angka itu hanya kekeliruan pencatatan. Dikatakannya dengan adanya angka pasti dari jasa giro yang akan dilaporkan hari ini, kemudian dimasukan kedalam pos pendapatan. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Defisit Gaji Disebabkan Pertambahan Jumlah PNS

PARIGI – Sama halnya dengan jasa giro rekening Pemda di 11 rekening bank pemerintah, masalah defisit gaji masih terus memicu kontroversi. Sama halnya dengan jasa giro, anggota Banggar juga masih belum memercayai penjelasan pemerintah terkait defisit gaji PNS yang besarnya mencapai Rp16,8 miliar.

Bupati Parimo Drs H Longki Djanggola yang dikonfirmasi terkait masalah defisit anggaran yang saat ini belum mencapai titik temu di dewan mengemukakan, defisit tersebut terjadi pada 2009 disebabkan beberapa hal. Pertama, penetapan plafon anggaran sementara (PPAS) 2009 dan penetapan anggaran pada 2009 khusus untuk gaji memang sudah kurang dari kebutuhan yang sebenarnya. Kemudian, adanya ketambahan kenaikan gaji per 1 Januari 2009 sebagai tindaklanjut dari kebijakan pemerintah pusat sebesar Rp15 persen. Kemudian, penyebab lainnya adalah adanya pertambahan jumlah PNS melalui formasi data base yang jumlahnya mencapai 600 orang. Terakhir adanya tambahan gaji 13 untuk seluruh PNS dan CPNS. ‘’Pemda tidak bisa membiarkan masalah ini, selain harus menutup defisit tersebut dengan meminjam kepada lembaga keuangan,’’ ujar Longki dalam penjelasannya kepada Radar Sulteng kemarin (21/12).

Namun dimata anggota Badan Anggaran, keterangan Pemda tersebut dianggap belum cukup untuk meyakinkan mereka, sehingga perlu mengambil beberapa inisiatif untuk mengetahui kebenaran keterangan Pemda tersebut. Salah satunya adalah seperti yang pernah diusulkan oleh anggota Banggar, Asmir Ntosa SH, jika perlu pihaknya akan melihat secara detail daftar gaji para pejabat maupun PNS di kabupaten Parigi untuk mengetahui apakah ada defisit atau tidak.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Parimo Taufik Borman mengatakan, pihaknya melalui Badan Anggaran akan meminta penjelasan secara rinci dari pejabat terkait soal kebenaran defisit tersebut. Pasalnya kata politisi Golkar ini, dalam beberapa kali rapat anggaran, Pemda tidak konsisten menampilkan angka defisit yang sebenarnya. ‘’Ada yang menyebut Rp16 miliar lebih namun ada juga pejabat lain menyebutkan Rp20 milliar lebih. Ini perlu dijelaskan berapa angka yang sebenarnya,’’ kata Taufik Borman. Ia mengingatkan, jika tim anggaran eksekutif tidak bisa menjelaskan angka defisit secara gamblang, ia memastikan pembahasan RAPBD 2010 yang sesuai rapat Bamus selesai pada 30 Desmber, akan molor. ‘’Kalau tidak ada penjelasan secara transparan bisa-bisa pembahasan ini akan nyebrang ke 2010. Bagi saya ini lebih baik daripada diputuskan cepat6-cepat tapi hasilnya tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat,’’ pungkasnya. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan

Murad Ikhlaskan Utang Pemda Rp3 M Tidak Dibayar

DOA SYUKUR – Gubernur HB Paliudju dan Murad Husain mengikuti pembacaan doa syukur atas selesainya perbaikan jalan dan jembatan di ruas Toili – Rata - Baturube




Terkait Perbaikan Jembatan dan
Jalan di ruas Toili – Rata – Baturube


TOILI – Pengusaha Murad Husain merogoh koceknya sendiri untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat terjangan banjir beberapa bulan lalu. Total dana yang dikeluarkan oleh pengusaha kelapa sawit itu, untuk perbaikan jembatan sebesar Rp5 miliar lebih. Dari jumlah tersebut hanya Rp1,6 miliar yang dibayar pemerintah. Sisanya sebesar Rp3 miliar lebih, sudah diikhlaskan untuk tidak usah dibayar oleh pemerintah. Kepala Dinas PU Sulteng Ir Moh Noer Mallo, M.Si kepada Radar Sulteng pada syukuran atas selesainya perbaikan jalan dan jembatan di Tolili 5, (20/12) kemarin mengaku, bersyukur dengan kehadiran pengusaha seperti Murad Husain yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap fasilitas umum. Noer Mallo menuturkan, saat terjadinya bencana banjir pada Juni 2008 silam, pihaknya cukup kewalahan menghadapi kerusakan jalan dan jembatan yang cukup parah di ruas jalan provinsi tersebut. Beruntung katanya ia segera menelepon Murad Husain dan meminta bantuan 10 buah alat berat, 20 dump truck, 1 tangki BBM solar. Bermodal bantuan ini tutur Murad, pihaknya langsung melakukan perbaikan ruas jalan Toili – Rata dan Baturube selama 13 hari nonstop. ‘’Alhamdulihah selama 13 hari itu, Toili – Rata – Baturube bisa dilalui kembali,’’ kata Noer Mallo.
Seusai perbaikan ruas jalan tersebut, pihaknya mendapat laporan dari pihak PT Kurnia Luwuk Sejati, perusahaan yang mengerjakan proyek emergency tersebut bahwa total dana yang dihabiskan untuk perbaikan jalan dan jembatan sebesar Rp5 miliar. Pada saat itu urai Noer Mallo, pihaknya hanya mempunyai dana sebesar Rp1,6 miliar. ‘’Waktu itu Pak Murad mengatakan, terserah Pemda mana dana yang tersedia. Sisanya saya ikhlaskan saja tidak usah dibayar. Asalkan jalan dan jembatan tersebut bisa dilalui masyarakat,’’ ujar Nur Mallo menirukan ucapan Murad Husain.
Lebih jauh Noer Mallo mengatakan, jembatan dengan konstruksi baja tersebut biaya pembuatannya mencapai Rp20 miliar. Seandainya kata dia, Murad Husain tidak mengambil inisiatif dengan uangnya sendiri memperbaiki jalan dan jembatan tersebut, mungkin saat ini ruas Toili – Rata – Baturube belum bisa dilalui. (yar)

Baca selengkapnya Yardin Hasan