Home | Looking for something? Sign In | New here? Sign Up | Log out

Selasa, 04 Mei 2010

Pemekaran Sigi

Selasa, 04 Mei 2010
Warga Lembah Sigi Dukung Kebijakan Gubernur

Forum Pemekaran Dianggap
Sudah Melewati Kewenangannya//sub

PALU – Masuknya lima nama calon Pejabat Bupati Sigi yang dikirim ke Depdagri memberikan kesan seolah-olah tiga nama yang diusulkan oleh Gubernur Paliudju sebelumnya, yaitu Drs Hidayat, Endro Setiawan dan Heri Pallar tidak diterima oleh masyarakat di 15 kecamatan di wilayah Kabupaten Sigi.
Padahal faktanya tidak demikian. Masyarakat di lembah Sigi justru menginginkan agar pelantikan pejabat bupati dipercepat dengan demikian pemerintahan di Kabupaten Sigi mulai berjalan efektif. Pernyataan itu disampaikan sejumlah tokoh masyarakat Desa Bora dalam keterangan pers malam tadi. Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons manuver politik yang belakangan semakin merugikan masyarakat di Kabupaten Sigi itu sendiri. Kepala Desa Bora Daeng Manota dengan didampingi sejumlah aparat desanya membantah, bahwa masuknya lima nama calon Pejabat Bupati Sigi adalah aspirasi masyarakat di wilayah itu. ‘’Itu klaim yang tidak benar. Kami di beberapa desa seperti Desa Bora, Watunonju, Oloboju dan Sidera sama sekali tidak mempermasalahkan tiga nama yang sudah diusulkan Gubernur Paliudju sebelumnya. Masyarakat Bora tidak pernah mengaspirasikan lima nama sebagaimana klaim beberapa orang di media massa,’’ tegas Manota.
Justru kata dia, masyarakat sangat mendukung kebijakan Gubernur terkait penunjukan tiga nama, karena dengan demikian akan mempercepat proses peresmian Kabupaten Sigi yang selama ini selalu tertunda karena diakibatkan manuver-manuver politik. Ia menyarankan, Gubernur Paliudju untuk tetap kukuh dengan kebijakannya dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak tertentu, dengan harapan agar peresmian Kabupaten Sigi bisa berlangsung secepatnya. Ia juga mengingatkan, bahwa tugas dari forum pemekaran Sigi sebenarnya sudah selesai dengan hasil yang sangat memuaskan karena berhasil mengantar Sigi menjadi daerah otonom baru. Karenanya forum tidak bisa lagi mencampuri urusan yang mestinya menjadi hak prerogatif Gubernur seperti penunjukan pejabat bupati. ‘’Forum pemekaran ibarat panitia pelaksana dalam satu kegiatan. Jika kegiatannya sudah selesai maka tugas panitia akan selesai pula. Tapi yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Kalau forum juga ikut-ikutan menentukan pejabat bupati saya kira ini keliru,’’ tegas Manota yang diamini beberapa rekannya.
Masih menurut Manota, dengan adanya penambahan lima nama calon pejabat bupati, mengindikasikan seolah-olah tiga nama yang diusulkan sebelumnya mendapat penolakan dari masyarakat di wilayah Sigi. Padahal tidak demikian. Justru katanya yang diinginkan masyarakat adalah bagaimana pejabat bupati secepatnya dilantik, kabupaten secepatnya diresmikan dan roda pemerintahan berjalan. Dengan demikian substansi pemekaran yakni mendekatkan pelayanan kepada masyarakat bisa secepatnya bisa terlaksana. Yang juga mengherankan katanya, dirinya pernah ditanya oleh Kapolsek Biromaru, apakah ada rencana masyarakat di Desa Bora menggelar demo menolak tiga nama yang diusulkan Gubernur sebelumnya.
Manota yakin, seandainya tidak ada tarik menarik soal pejabat Bupati Sigi, maka masalah pelantikan dan peresmian kabupaten Sigi sudah lama selesai. Hal ini merujuk dari pernyataan Gubernur Paliudju di media massa bahwa pelantikan pejabat bupati dan peresmian akan dilakukan sekitar Desember 2008. Namun karena kuatnya tarikan kepentingan membuat hal-hal yang normative seperti ini menjadi seakan tak kunjung selesai.
Sebelumnya, Gubernur HB Paliudju dengan alasan demokrasi, terpaksa mengakomodir lima nama yang disarankan oleh sejumlah pihak termasuk Bupati Donggala Habir Ponulele ke Depdagri. Lima nama tersebut kemarin siang (13/1) sudah dibawa oleh Asisten I Pemprov Drs Baharuddin Tanriwali ke Jakarta.
Kelima nama itu masing-masing Kadis Nakertrans Sulteng David Halim, Asisten III Setdaprov Dery B Djanggola, Asisten II Setdaprov Najib Godal, Asisten I Setdaprov Baharuddin HT, dan Kadis BPMD Sulteng Anwar Ponulele.


HABIR KONSENSTRASI SAJA DI DONGGALA
Sikap Bupati Donggala Habir Ponulele yang sampai keluar masuk ruangan pejabat di Pemprov demi memasukan lima nama calon pejabat Bupati Sigi juga mengundang kritik keras. Dr Kristian Tindjabate dari FISIP Untad meminta agar Habir Ponulele cukup memosisikan diri sebagai pimpinan daerah di wilayah induk (Donggala, red) secara proporsional. Habir tidak perlu lagi mengutak-atik sesuatu yang bukan menjadi tugasnya. Masalah penunjukan pejabat bupati adalah kewenangan penuh Gubernur dan tidak boleh diintervensi oleh pimpinan daerah di wilayah induk atau lembaga lain yang mengatasnamakan forum pemekaran. Posisinya sebagai ketua forum pemekaran Kabupaten Sigi telah selesai dan itu akan dicatat dengan tinta emas, sebagai prestasi yang patut diapresiasi.
Namun demikian katanya tidak lantas ikut-ikutan mengutak-atik kebijakan Gubernur terkait penempatan pejabat bupati di daerah itu. ‘’Sekarang Pak Habir kembali saja ke Donggala, dan menyelesaikan janji-janji kampanyenya untuk mensejahterakan rakyat Donggala. Soal Sigi biarlah Gubernur dan pejabat bupatinya serta masyarakat Sigi yang menyelesaikannya,’’ ujarnya menyarankan.
Terkait posisinya sebagai pimpinan daerah di wilayah induk, menurut Tindjabate cukup dilakukan secara proporsional dan tugas-tugas itu sudah diatur jelas. Misalnya soal alokasi bantuan anggaran ke daerah pemekaran, kelembagaan dan semacamnya mekanismenya sudah diatur dan tidak perlu lagi sampai . (yar)

0 komentar:

Posting Komentar